Temuan investigasi di Talaud bongkar dugaan kerugian negara
MANADO | DETIKREPORTASE.COM – Sorotan tajam dialamatkan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Pemerhati lingkungan sekaligus Ketua Tim Investigasi Jefri Sorongan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencopot Kepala BPJN Sulut. Desakan ini disampaikan Sorongan setelah timnya menemukan sejumlah indikasi penyimpangan pada proyek jalan nasional di Wilayah III, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud, sepanjang 2022 hingga 2024. Dugaan itu mencakup penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume pekerjaan, dan potensi kerugian negara yang signifikan.
“Temuan kami di lapangan menunjukkan kualitas pekerjaan yang buruk, indikasi korupsi yang nyata, dan pola kerja yang merugikan negara. Jika ini dibiarkan, akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Jefri Sorongan kepada detikreportase.com, Senin (15/9/2025).
Perusahaan dan pejabat terkait diminta bertanggung jawab
Dalam hasil investigasinya, Jefri menyebut beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek, antara lain PT Marga, PT Pasific Nusa Indah, dan PT Akas. Ketiganya diduga kuat melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan proyek. Ia juga menyoroti peran Crisman, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah III, yang dianggap lalai mengawasi jalannya proyek. “Crisman harus ikut bertanggung jawab. Kami minta Kementerian PUPR mengawasi ketat dan mengevaluasi ulang kepemimpinan Balai serta Kasatker. Jangan sampai kasus seperti ini berulang,” ujar Sorongan.
Menurutnya, pengawasan internal yang lemah membuka peluang terjadinya praktik kongkalikong antara pelaksana proyek dan pejabat pengawas. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar di masa depan.
Kritik keras terhadap mekanisme pengawasan
Sorongan menilai bahwa mekanisme pengawasan proyek pemerintah saat ini terlalu longgar. Hal itu membuat oknum-oknum yang terlibat leluasa memainkan proyek strategis tanpa takut sanksi. “Ini bukan hanya soal kualitas jalan, tetapi menyangkut integritas pengelolaan proyek nasional. Jika pengawasan tidak diperbaiki, publik akan semakin kecewa dan citra pemerintah akan rusak,” kata Sorongan.
Ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Kementerian PUPR diminta melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek yang dikerjakan di Wilayah III untuk memastikan tidak ada penyimpangan baru.
Seruan publik untuk transparansi dan tindakan tegas
Masyarakat menunggu langkah nyata dari Kementerian PUPR. Sorongan menilai, tindakan tegas seperti pencopotan pimpinan BPJN Sulut dan evaluasi menyeluruh akan menjadi sinyal bahwa pemerintah serius memerangi praktik korupsi di sektor infrastruktur. “Kalau tidak ada evaluasi dan pergantian pimpinan BPJN, masalah ini hanya akan memperburuk citra pengelolaan infrastruktur di Sulawesi Utara. Kekecewaan publik akan semakin besar, karena kerja buruk yang diduga dilakukan berulang dan terstruktur,” tandas Sorongan.
Ia menambahkan, jika tidak ada respon cepat, pihaknya bersama elemen masyarakat sipil siap membawa temuan ini ke jalur hukum. Sorongan juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut turun tangan mengusut dugaan kerugian negara agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dengan tegas ia menutup pernyataannya: “Kami ingin proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi rakyat. Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk pembangunan malah dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.”
✍️ Michael | detikreportase.com | Manado – Sulawesi Utara
DETIKREPORTASE.COM : Advokasi Lingkungan, Kontrol Sosial, Tegakkan Transparansi
