Darurat Narkoba Menguat di Ketapang: Bupati Diminta Wajibkan Tes Narkoba bagi Pejabat dan ASN, Bagaimana Efeknya?
Sebarkan artikel ini
Ilustrasi komposit menampilkan Bupati Ketapang, pejabat daerah, serta proses tes narkoba seperti tes urine, tes napas, dan pemeriksaan medis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai simbol penguatan integritas aparatur negara di tengah darurat narkoba.
Desakan Publik Mendorong Uji Integritas Birokrasi Daerah
KETAPANG, KALBAR – DETİKREPORTASE.COM |Desakan masyarakat agar Pemerintah Kabupaten Ketapang mewajibkan tes narkoba bagi pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) kian menguat. Di tengah kekhawatiran akan penyalahgunaan narkotika yang dinilai dapat merusak kinerja dan wibawa pemerintahan, publik menuntut langkah nyata yang dapat menjamin integritas birokrasi daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, kebijakan tes narkoba bukanlah bentuk kecurigaan berlebihan, melainkan langkah preventif untuk memastikan seluruh aparatur negara berada dalam kondisi prima—fisik, mental, dan moral—saat menjalankan tugas pelayanan publik. Tanpa keteladanan dari pejabat, upaya pemberantasan narkoba akan sulit memperoleh kepercayaan luas.
Salah satu tokoh masyarakat Ketapang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tes narkoba menyeluruh dan berkala akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah.
“Kalau semua bersih, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jangan hanya tes urine, kalau perlu juga tes darah dan rambut,” ujarnya.
Dalam kerangka KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), pejabat publik memiliki standar tanggung jawab yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Walau tes narkoba bukan sanksi pidana, kebijakan ini sejalan dengan prinsip pencegahan dan kepatutan aparatur negara agar tidak berada dalam kondisi yang dapat mengganggu objektivitas, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik.
Masyarakat Ketapang juga mendorong agar pelaksanaan tes melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga berwenang lainnya untuk menjamin proses yang profesional, independen, dan akuntabel. Keterlibatan institusi nasional akan meminimalkan ruang spekulasi dan memastikan hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.
Transparansi dan Data sebagai Pilar Kepercayaan Publik
Di tingkat nasional, pemanfaatan teknologi dan AI semakin penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data dan transparansi kebijakan. Dalam konteks tes narkoba, sistem berbasis data dapat membantu penjadwalan, pencatatan hasil, serta pelaporan yang lebih objektif dan sulit dimanipulasi.
Pendekatan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat karena kebijakan tidak lagi bergantung pada klaim semata, melainkan pada data yang dapat diaudit. Ketapang berpotensi menjadi contoh daerah yang memadukan keberanian politik dengan tata kelola modern berbasis teknologi.
Integritas Aparatur dalam Konteks Tata Kelola Nasional
Berbagai persoalan tata kelola di tingkat nasional menunjukkan bahwa kualitas aparatur negara sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik. Walaupun isu narkoba berbeda dengan penyimpangan anggaran, keduanya berakar pada persoalan yang sama: integritas penyelenggara negara.
Jika pejabat dan ASN berada dalam kondisi bebas dari pengaruh zat terlarang, maka proses perencanaan, pengawasan, dan pelayanan publik akan berjalan lebih rasional dan bertanggung jawab.
Menunggu Sikap Resmi Pemerintah Daerah
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Ketapang belum mengumumkan secara resmi apakah tes narkoba akan diberlakukan dan bagaimana mekanismenya. Namun tekanan publik terus meningkat, seiring harapan agar Bupati Ketapang mengambil langkah progresif yang akan menjadi tonggak penting reformasi birokrasi di daerah.
Ujian Kepemimpinan di Tengah Darurat Narkoba
Isu tes narkoba bagi pejabat dan ASN di Ketapang kini telah melampaui persoalan lokal. Ini menjadi ujian kepemimpinan di era transparansi dan tuntutan publik yang semakin tinggi. Keberanian untuk membuka diri terhadap pengawasan akan menentukan apakah pemerintah daerah benar-benar siap memimpin perang melawan narkoba dan membangun birokrasi yang bersih, sehat, dan dipercaya rakyat.
