Organisasi Perempuan Dorong Pengawasan Kolektif Bantuan Sosial
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM — Sejumlah organisasi perempuan nasional menyuarakan pentingnya pengawalan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) agar terbebas dari praktik penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut disampaikan oleh Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) bersama Perempuan Melawan Korupsi (PERMAK-LAKI), Emak-emak Smart Pejuang Andalan Sejati (ESPAS), OK OCE Forever, serta organisasi pendukung lainnya sebagai inisiator dan penanggung jawab kegiatan.
Kelompok perempuan ini memandang bahwa bansos merupakan program strategis negara yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar manfaat bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pencegahan Korupsi Dimulai dari Pengawasan Publik
Ketua Umum PERMAK-LAKI, Dr. Ir. Hj. Yatty Maryat, M.Si., menegaskan bahwa pengawasan terhadap bansos tidak bisa hanya bergantung pada aparat pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil, termasuk perempuan.
Menurutnya, perlu ada terobosan inovatif dalam pencegahan praktik korupsi pada tata kelola bantuan sosial. Langkah tersebut penting agar distribusi bansos tepat sasaran, transparan, dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang harus dijaga bersama. Pengawasan yang kuat akan meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Yatty Maryat.
Seminar Nasional Jadi Wadah Edukasi dan Konsolidasi
Yatty menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan Seminar Nasional sebagai ruang edukasi, diskusi, dan konsolidasi lintas elemen. Seminar ini diharapkan menjadi wadah berbagi ilmu, memperbarui wawasan, serta mengasah keterampilan peserta dalam memahami mekanisme pengawasan bansos.
“Seminar penting sebagai sarana diskusi mendalam yang dipandu oleh para ahli, sekaligus membangun jejaring profesional antarorganisasi dan individu yang memiliki kepedulian terhadap isu antikorupsi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yatty Maryat kepada media dari kantornya di kawasan Kompleks TVRI Jati Rahayu, Pondok Melati, pada Sabtu, 27 Desember 2025.
Usulan Pembentukan Satgas Pengawasan Bansos
Selain seminar, organisasi perempuan tersebut juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tata Kelola Bantuan Sosial. Satgas ini diharapkan berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam memantau proses perencanaan, penyaluran, hingga evaluasi bansos.
Pembentukan Satgas dinilai penting untuk memastikan adanya mekanisme kontrol sosial yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat seremonial. Satgas juga diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat apabila ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran atau permasalahan dalam distribusi bantuan.
Peran Strategis Perempuan dalam Tata Kelola Publik
Dengan mengusung tema “Peran Perempuan dalam Menapis Tipikor dan Membangun Transparansi serta Akuntabilitas Bantuan Sosial”, Seminar Nasional ini menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam tata kelola publik.
Para inisiator menilai perempuan memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga memiliki posisi penting dalam mengawasi langsung dampak dan implementasi program bansos di lapangan.
Keterlibatan perempuan juga diharapkan dapat memperkuat nilai kejujuran, kepedulian, dan keberanian dalam melaporkan potensi penyimpangan secara konstruktif.
Jadwal dan Lokasi Seminar Nasional
Rencananya, Seminar Nasional akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Rabu, 28 Januari 2026
Waktu: Pukul 10.00 WIB hingga selesai
Tempat: Ruang R.A. Kartini, Aula Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat
Kegiatan ini terbuka bagi pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas bansos.
Harapan Terhadap Tata Kelola Bansos ke Depan
Melalui seminar dan pembentukan Satgas Pengawasan, para aktivis perempuan berharap tercipta sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong tata kelola bansos yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Upaya kolektif ini juga menjadi bagian dari penguatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga subjek pengawasan yang aktif dan berdaya.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Transparansi Bansos Dijaga, Kepentingan Rakyat Diutamakan
