PELALAWAN,DETIKREPORTASE.COM – Ratusan buruh dari berbagai daerah di Riau berkumpul dalam Rapat Konsolidasi Akbar yang digelar di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja, Rabu (23/4/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,
Immanuel Ebenezer Gerungan, S.Sos.
, dan Bupati Pelalawan,
H. Zukri Misran
.
Dalam sambutannya,
Bupati H. Zukri Misran
mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan Wakil Menteri ke Kabupaten Pelalawan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.
“Selamat datang di Bumi Pelalawan. Kami berharap, kehadiran Pak Wamen bisa membawa angin segar bagi dunia ketenagakerjaan di daerah ini. Buruh harus hidup sejahtera dan produktif, tidak membuang waktu pada hal yang tidak membangun,” ujarnya di hadapan ratusan peserta rapat.
2 Persen Pengangguran, Tapi Masih Banyak Tantangan
Bupati Zukri
menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Pelalawan saat ini hanya sekitar 2 persen, terendah kedua di Provinsi Riau. Namun, ia menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar yang dialami para pekerja, terutama terkait status kerja yang belum tetap, serta minimnya perlindungan terhadap buruh informal seperti tukang panen sawit.
“Kami sering menerima laporan dari masyarakat yang telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan, namun tidak kunjung diangkat sebagai karyawan tetap. Kami juga prihatin terhadap kondisi buruh harian lepas, terutama di sektor sawit,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan, lanjutnya, telah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh informal sebagai bentuk perlindungan sosial.
Bupati Zukri
juga mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah tersebut guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Wamenaker: 20 Juta Pekerja Sawit Perlu Perlindungan
Dalam kesempatan yang sama,
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer
menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang sehat dan adil. Ia menyoroti fakta bahwa sekitar 20 juta pekerja berada di sektor industri sawit, sebagian besar merupakan perempuan dengan status sebagai pekerja harian lepas tanpa jaminan sosial yang memadai.
“Kita ingin para pekerja ini mendapat jaminan dan kepastian hukum. Negara harus hadir untuk mereka,” tegasnya.
Wamenaker Immanuel
juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap dekat dengan rakyat, khususnya dalam menjamin hak-hak buruh. Ia mengajak semua pihak untuk kembali pada prinsip Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.
“Kita bukan bangsa liberal, kita berdiri di atas Pancasila. Maka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan pun harus berlandaskan musyawarah dan keadilan,” ungkapnya.
Diskusi Terbuka: Aspirasi dan Suara Buruh Disampaikan Langsung
Rapat konsolidasi ini ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang diisi oleh perwakilan buruh dari DPWK PBI dan DPW KSPI Riau. Mereka menyampaikan aspirasi, termasuk tuntutan peningkatan upah layak, perlindungan bagi buruh perempuan, serta penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih serius terhadap perusahaan-perusahaan pelanggar aturan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi buruh Riau untuk menyuarakan hak-haknya secara langsung kepada pemerintah pusat dan daerah.
