PEKANBARU | DETIKREPORTASE.COM
Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, akan segera menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Penyerahan SK tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam waktu dekat.Langkah ini diambil tidak hanya untuk mempercepat penyerahan SK PPPK kepada para pegawai yang lolos seleksi, tetapi juga sebagai momentum meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan di berbagai daerah. Tujuannya agar perbaikan jalan dilakukan secara merata dan tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Diserahkan Langsung di Daerah
“Kita sudah melakukan rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Keputusannya, insyaallah SK PPPK akan kita bagikan minggu depan di daerah masing-masing,” ujar SF Hariyanto dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu (13/6/2024).Ia menjelaskan bahwa penyerahan akan dilakukan secara langsung di kabupaten/kota. Selain menyerahkan SK, kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk melihat secara nyata kondisi infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kita serahkan langsung di kabupaten/kota sekaligus melihat dan meninjau kondisi jalan-jalan di sana,” imbuhnya.
Formasi PPPK Tahun 2023
Pada tahun 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Riau membuka sebanyak 3.379 formasi PPPK. Jumlah itu terdiri dari 3.057 formasi guru, 173 formasi tenaga kesehatan, dan 149 formasi tenaga teknis. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan melalui sejumlah tahapan sesuai regulasi nasional.Setelah melalui proses seleksi yang ketat dan berjenjang, sebanyak 2.578 peserta dinyatakan lulus dan telah mendapatkan hasil Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sementara itu, masih ada 23 peserta lainnya yang belum keluar Pertek dari BKN karena sejumlah kendala administratif.
Ada Temuan Kualifikasi Tak Sesuai
SF Hariyanto mengungkapkan bahwa penundaan penyerahan SK sebelumnya disebabkan oleh beberapa temuan terkait ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan persyaratan formasi. Beberapa pelamar ditemukan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai unit kerja, tidak memiliki surat keterangan rohani, atau tidak melengkapi dokumen wajib lainnya.”Misalnya ada guru yang tidak punya surat rohani atau kejiwaan, ada juga yang pendidikannya tidak sesuai dengan penempatannya. Ini tentu menjadi pertimbangan dan harus sesuai dengan aturan Menpan-RB,” jelasnya.
Langkah Responsif Pemerintah Provinsi
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Riau telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta arahan terkait 23 peserta yang masih belum mendapatkan Pertek. SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah tetap memperjuangkan nasib seluruh peserta agar memperoleh kepastian hukum dan administrasi.”Kita sudah berkirim surat ke pusat dan menunggu balasan. Untuk saat ini, yang sudah keluar Pertek-nya akan kita serahkan minggu depan. Yang belum, tetap kita perjuangkan dan kita perhatikan,” ucapnya.
Banjir Aduan di Media Sosial
Pj Gubernur juga mengakui banyak menerima laporan dan aduan dari peserta PPPK melalui akun media sosial pribadinya. Ini menunjukkan bahwa antusiasme dan harapan masyarakat terhadap program PPPK cukup tinggi, sehingga harus ditangani secara cepat dan transparan.”Saya juga baca langsung komentar dan pesan-pesan dari peserta, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Kita tanggapi semua dengan langkah nyata,” tegasnya.
Masyarakat Diharap Bersabar
Kepada para peserta yang belum menerima SK, SF Hariyanto mengimbau agar tetap bersabar dan menunggu proses resmi dari BKN dan Kemendikbud. Pemerintah Provinsi memastikan tidak akan menelantarkan hak-hak para peserta yang telah lulus.”Saya minta 23 peserta yang belum Pertek BKN agar bersabar. Kita tetap memantau dan mendorong agar prosesnya tuntas,” katanya.
Penyerahan SK Jadi Momentum Tinjauan Pembangunan
Kegiatan penyerahan SK ke 12 kabupaten/kota juga dimanfaatkan oleh Pj Gubernur Riau untuk melihat langsung berbagai persoalan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat.”Pembangunan infrastruktur harus merata. Dengan saya turun langsung, kita bisa catat dan tindaklanjuti mana saja jalan yang benar-benar butuh perbaikan segera,” pungkasnya.
✍️ Tim | Detikreportase.com | Pekanbaru
