Ironi Lumbung Energi! Tragedi Bumbungloe hanguskan 9 rumah saat pemadaman listrik, Mapancas Desak Polisi periksa Manajer PLN Jeneponto

JENEPONTO | Detikreportase.com – Ironi ketenagalistrikan di Kabupaten Jeneponto kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya kapasitas pembangkit listrik yang berdiri di daerah ini, masyarakat justru harus berhadapan dengan pemadaman listrik berulang yang kini dikaitkan dengan tragedi kebakaran permukiman warga di Kampung Bumbungloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea.

Tragedi kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kampung Bumbungloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Minggu malam (8/11/2026). Sebanyak 12 rumah warga dilaporkan terdampak kebakaran, dengan 9 unit di antaranya hangus dilalap api.

Peristiwa yang menyisakan duka mendalam bagi masyarakat tersebut kini memunculkan sorotan serius terhadap persoalan pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan informasi awal yang beredar, kebakaran diduga bermula dari penggunaan lilin sebagai alat penerangan alternatif setelah pasokan listrik dari PLN mengalami pemadaman. Penggunaan lilin tersebut diduga menjadi pemicu awal munculnya api yang kemudian membesar dan merembet ke sejumlah rumah warga.

Peristiwa ini bukan sekadar musibah kebakaran biasa. Tragedi tersebut harus menjadi alarm keras bagi pihak PLN, khususnya ULP Jeneponto, untuk mengevaluasi secara serius kualitas, keandalan, serta tanggung jawab pelayanan listrik kepada masyarakat.

Ketua I DPD Mapancas, Muh. Alim Bahri, menilai bahwa peristiwa tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia mendesak kepolisian agar tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap penyebab teknis kebakaran, tetapi juga menelusuri kondisi pemadaman listrik yang terjadi sebelum peristiwa tersebut.

“Polisi harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Periksa Manajer ULP PLN Jeneponto untuk dimintai keterangan mengenai penyebab pemadaman, frekuensi gangguan, durasi pemadaman, serta langkah antisipasi yang telah dilakukan. Jangan sampai persoalan pelayanan listrik yang terus dikeluhkan masyarakat justru luput dari evaluasi dan pertanggungjawaban,” tegas Muh. Alim Bahri.

Menurutnya, apabila benar pemadaman listrik memaksa masyarakat menggunakan lilin sebagai sumber penerangan, maka kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pelayanan ketenagalistrikan di Jeneponto.

Alim Bahri menegaskan, pelayanan ketenagalistrikan bukan semata-mata persoalan bisnis dan distribusi energi, melainkan menyangkut hak masyarakat atas pelayanan publik yang aman, layak, dan andal.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dimana, dalam Pasal 29 ayat (1), khususnya huruf a dan b, ditegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh pelayanan yang baik serta mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Bahkan, Pasal 29 ayat (1) huruf e memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai ketentuan perjanjian jual beli tenaga listrik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum yang relevan. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Sementara Pasal 4 huruf g mengatur hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Terlebih pada Pasal 7 mengatur secara jelas dan tegas berkenaan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum. Namun demikian, penerapan tanggung jawab hukum terhadap PLN harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian mengenai hubungan sebab-akibat, unsur kesalahan atau kelalaian, serta bentuk kerugian yang ditimbulkan.

Ia juga meminta PLN ULP Jeneponto memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman dan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa. Menurutnya, tragedi Bumbungloe harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Jeneponto. Sehingga masyarakat tidak secara terus-menerus dihadapkan pada pemadaman tanpa kepastian, kemudian harus menanggung sendiri risiko keselamatan akibat penggunaan sumber penerangan alternatif.

“Jangan sampai masyarakat hanya diminta memahami pemadaman listrik berulang kali, sementara ketika dampaknya menimbulkan kerugian besar, tidak ada pihak yang bersedia bertanggung jawab. Sepuluh rumah hangus dan keluarga kehilangan tempat tinggal. Ini bukan persoalan sepele,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, DPD Mapancas meminta kepolisian mengusut peristiwa ini secara objektif dan profesional dengan memeriksa seluruh aspek yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Termasuk meminta keterangan pihak PLN ULP Jeneponto mengenai riwayat pemadaman di wilayah Bontotangnga, gangguan jaringan, alasan teknis pemutusan pasokan, serta prosedur pemberitahuan kepada pelanggan.

Mengingat di Jeneponto terdapat tiga pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas masing-masing PLTU Punagaya 2 x 100 MW, PLTU Jeneponto 2 x 125 MW dan PLTB Tolo 72 MW. melihat besaran kapasitas pembangkit tersebut, maka Jeneponto seharusnya over surplus energi. Sehingga pemadaman bergilir secara berkepanjangan tersebut terkesan tidak relevan dan tidak adil bagi Jeneponto sebagai daerah lumbung energi listrik.

Oleh karena itu, Alim secara tegas menyatakan, apabila ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran kewajiban pelayanan yang kemudian memiliki hubungan kausal dengan kerugian masyarakat, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Negara harus hadir melindungi masyarakat. PLN sebagai penyelenggara pelayanan ketenagalistrikan tidak boleh mengabaikan hak-hak konsumen. Kami mendesak kepolisian segera melakukan pemeriksaan dan meminta pertanggungjawaban secara transparan apabila ditemukan unsur kelalaian,” tutup Muh. Alim Bahri.

DPD Mapancas menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Jangan sampai tragedi yang merenggut tempat tinggal warga hanya menjadi catatan peristiwa tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas.

✍️reportase:TIM|Editor:Redaksi|Jeneponto_Sulawesi Selatan.