Warga Dusun Kampak Jebus hadapi dilema evakuasi ponton dan penurunan ekonomi pascapenertiban.
JEBUS — DETIKREPORTASE.COM | Pascaimbauan serta penertiban ketat terhadap aktivitas penambangan liar di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, masyarakat setempat kini dihadapkan pada babak persoalan baru yang tak kalah rumit.
Alih-alih sekadar mereda, ketegangan beralih menjadi kecemasan warga terkait nasib puluhan ponton penambangan yang masih tertahan di lokasi. Bagi warga, belum dipindahkannya alat-alat tersebut bukan karena bentuk pembangkangan hukum, melainkan terbentur kendala teknis lapangan, tingginya biaya evakuasi, hingga kekhawatiran terhadap keamanan aset jika harus ditarik keluar dari wilayah mereka.
Dilema Evakuasi Ponton dan Jaminan Keamanan Aset
Meli, salah seorang perwakilan warga Dusun Kampak, menegaskan bahwa pada prinsipnya para pemilik ponton sangat menghormati dan mematuhi instruksi aparat penegak hukum untuk menyetop segala aktivitas penambangan di kawasan aliran sungai.
Kendati demikian, kendala logistik menjadi batu sandungan utama bagi warga untuk segera mengevakuasi perlengkapan kerja mereka.
“Bukan kami tidak mau menarik ponton tersebut. Untuk menariknya keluar juga butuh biaya. Persoalan utamanya, kami mau bawa ke mana? Sebagai warga asli Kampak, kami juga mengkhawatirkan masalah keamanan aset kami jika ditarik ke luar wilayah,” ungkap Meli secara terbuka.
Meli juga menepis spekulasi miring yang menyebutkan bahwa warga berencana mencuri-curi kesempatan untuk kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Kehadiran dan pengawasan intensif dari Ditpolair Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui Pos Polair Kampak bersama Satpolair Polres Bangka Barat membuat warga memilih bersikap kooperatif sembari menanti solusi konkret.
Efek Domino: Warung Kecil Sepi dan Pembangunan Tempat Ibadah Tersendat
Di sisi lain, penghentian total aktivitas di kawasan DAS Kampak memicu efek domino yang langsung memukul perekonomian kerakyatan di tingkat tapak. Warung-warung makan, toko kelontong, hingga pelaku usaha mikro rumahan yang selama ini bergantung pada daya beli para pekerja tambang kini mengalami kemerosotan omzet yang tajam.
Indra, seorang pedagang makanan lokal, menuturkan bahwa sepinya kawasan tersebut langsung berdampak pada dapur keluarganya, termasuk mengancam kelancaran pembayaran biaya pendidikan anaknya yang tengah menimba ilmu di pondok pesantren.
Tak hanya sektor perdagangan, kegiatan sosial keagamaan yang digerakkan secara swadaya—seperti pembangunan masjid dan rehabilitasi musala di lingkungan warga—turut terhenti akibat lesunya perputaran dana masyarakat. Warga bahkan mulai cemas target renovasi tempat ibadah agar bisa digunakan dengan nyaman pada ibadah Ramadan mendatang terancam gagal.
Harapan Warga: Solusi Mata Pencaharian dan Alternatif Legal
Menghadapi situasi yang dilematis ini, masyarakat Dusun Kampak berharap agar penertiban tidak berhenti sekadar pada penghentian paksa di atas kertas, melainkan dibarengi dengan langkah-langkah persuasif dan solutif dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Warga mendambakan adanya pembinaan dan kejelasan mengenai alternatif mata pencaharian yang sah secara hukum, sekaligus uluran tangan dan petunjuk teknis dalam menyelesaikan persoalan evakuasi puluhan ponton yang masih mangkrak di kawasan DAS Kampak. Dengan adanya kepastian tersebut, roda ekonomi warga diharapkan dapat kembali berputar tanpa harus melanggar koridor hukum yang berlaku.
✍️ Reportase : Redaksi | Editor : Redaksi | Bangka Barat – Kepulauan Bangka Belitung.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.
