Reses Dewi Fitriana di Bintang Meriah, Aspirasi Warga dan Evaluasi MBG Mengemuka

Batang Kuis I detikreportase-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang, dr. Dewi Fitriana, M.Kes, melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang III Tahun 2026–2027 di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (23/9/2026).

memaparkan fungsi dan tujuan reses sekaligus menyampaikan sejumlah bidang yang menjadi perhatian Komisi E DPRD Sumatera Utara, meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, serta bidang mental, spiritual, keagamaan dan kebudayaan.

Dewi menjelaskan, kegiatan reses menjadi sarana bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi mengenai tugas dan bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

dalam pemaparannya, Dewi Fitriana menyampaikan pentingnya mendorong potensi masyarakat melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Ia mencontohkan kegiatan kerajinan masyarakat yang berpotensi dikembangkan di Kecamatan Batang Kuis, khususnya Desa Bintang Meriah. Menurutnya, potensi tersebut dapat didukung melalui pendampingan dan pemberdayaan agar memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.

Kalau ada kegiatan pemberdayaan, misalnya pengrajin yang ada di daerah, khususnya Kecamatan Batang Kuis dan Desa Bintang Meriah, kita bisa membantu dan turun untuk memberdayakan kerajinan tersebut. Dengan begitu, masyarakat memiliki kegiatan yang tepat dan dapat membantu perekonomian keluarga,” jelas Dewi dalam pemaparannya.

Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat berkelanjutan bagi warga. Selain pemberdayaan masyarakat, Dewi Fitriana turut membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program pemerintah pusat.

Ia menyampaikan bahwa program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam mendukung pemenuhan asupan gizi masyarakat, termasuk anak-anak yang berada di wilayah pelosok dan sulit dijangkau.

Dewi juga menyinggung adanya perhatian publik terhadap kualitas makanan, menu, serta potensi persoalan dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah tempat. Menurutnya, evaluasi terhadap pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperlukan apabila ditemukan

Program ini merupakan amanah dari Asta Cita Bapak Prabowo. Program yang digagas oleh Bapak Prabowo sangat bagus. Kalau ada persoalan dalam pelaksanaannya, yang perlu dievaluasi adalah dapur yang mengelola program tersebut,” ungkapnya.

Dewi juga menjelaskan bahwa anggaran pembelian bahan makanan telah disalurkan dari pemerintah pusat. namun, pengelolaan bahan pangan, penyusunan menu, dan kualitas makanan tetap menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh pengelola SPPG.Ia menambahkan, program MBG memiliki manfaat besar bagi masyarakat di wilayah pedalaman, termasuk daerah Papua yang memiliki tantangan geografis dan jarak tempuh dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

“Di daerah pedalaman, seperti Papua, yang wilayahnya sangat jauh dan masyarakatnya berada di pelosok, makanan seperti ini sangat penting untuk membantu memenuhi asupan gizi,” paparnya. lebih lanjut, Dewi Fitriana menyampaikan bahwa reses menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas anggota DPRD. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengetahui arah kerja, program, serta tanggung jawab anggota dewan selama menjalankan masa jabatan.

Ia menilai, penyampaian informasi mengenai tugas dan hasil kerja anggota dewan perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami peran lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kegiatan reses di Desa Bintang Meriah turut dihadiri Kepala Desa Bintang Meriah, H. Kasiman, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Bintang Meriah.

Kehadiran masyarakat Desa Bintang Meriah membuat kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif, dengan penyampaian materi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, serta pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.(Cd)