H. M. Bakri Soroti Data Penerima Bantuan Beras: Banyak Warga Mengadu, “Yang Miskin Jangan Sampai Terlewat”
Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pelalawan, H. M. Bakri, menyoroti pentingnya verifikasi data setelah menerima banyak aduan warga terkait bantuan beras.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pelalawan tegaskan pentingnya pemutakhiran data setelah menerima banyak keluhan warga.
SOREK SATU — DETIKREPORTASE.COM | Penyaluran bantuan beras yang saat ini berlangsung di tengah masyarakat turut mendapat sorotan terkait ketepatan data penerima. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan langsung kepada H. M. Bakri, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pelalawan sekaligus Ketua DPD PAN Pelalawan.
Keluhan yang disampaikan warga antara lain berkaitan dengan individu yang merasa membutuhkan bantuan namun belum tercatat sebagai penerima. Di sisi lain, persoalan ketepatan data juga menyangkut penerima yang kondisi ekonominya dinilai sudah berubah. Bakri menilai aspirasi masyarakat tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam proses pembaruan dan verifikasi data.
Aspirasi Warga dan Desakan Verifikasi Data
H. M. Bakri mengatakan, dirinya menerima berbagai keluhan masyarakat terkait bantuan sosial, termasuk dinamika data penerima di lapangan. Menurutnya, aduan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah memastikan data penerima terus diperbarui agar bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
“Bantuan sosial harus benar-benar hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara masyarakat yang sudah relatif mampu masih tercatat sebagai penerima,” tegas Bakri.
Ia meminta agar persoalan ketepatan sasaran tidak hanya dievaluasi pada saat penyaluran berlangsung, melainkan melalui perbaikan kualitas pendataan dari hulu ke hilir.
“Kami meminta agar persoalan ketepatan sasaran ini menjadi perhatian serius. Data penerima bantuan harus terus diperbarui dan diverifikasi di lapangan, karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Bakri turut mendorong pemerintah daerah, kelurahan, serta pihak terkait untuk membuka ruang pengaduan yang transparan, dengan prinsip tegas: yang miskin jangan sampai terlewat, yang sudah mampu jangan terus menerima.
Tanggapan Kelurahan Sorek Satu dan Mekanisme Sanggahan
Di tingkat operasional, Andra A.Md Lurah Sorek Satu menyatakan bahwa kelurahan berada pada posisi menyalurkan bantuan berdasarkan data resmi yang tersedia. Karena itu, pihak kelurahan menyambut baik masukan agar proses pendataan ke depan semakin cermat dan akurat.
“Kami di kelurahan ini pada prinsipnya hanya menyalurkan bantuan berdasarkan data yang ada. Jadi, kami berharap pihak yang berkepentingan dalam pendataan benar-benar memperhatikan persoalan data ini,” ujar Lurah Sorek Satu.
Menurutnya, ketepatan data sangat penting karena kondisi masyarakat dapat berubah. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data diperlukan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
“Kami berharap masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan bisa mendapatkan haknya. Kalau ada masyarakat yang kondisinya memang membutuhkan tetapi belum masuk data, tentu persoalan itu perlu disampaikan agar bisa diperhatikan dan diverifikasi melalui mekanisme yang ada,” lanjutnya.
Secara sistem, acuan data penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bagi warga seperti Ratna, salah satu warga yang mengaku seharusnya mendapatkan bantuan namun belum menerimanya, atau masyarakat lain yang menemui kendala serupa, tersedia mekanisme sanggahan dan usulan pembaruan data. Warga dapat melapor melalui pemerintah desa, kelurahan, Dinas Sosial, atau memanfaatkan kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos.
Dampak Langsung dan Harapan Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat Sorek Satu
Polemik ketepatan data penerima bantuan pangan ini pada akhirnya menyangkut rasa keadilan sosial dan efektivitas jaring pengaman bagi kelompok rentan. Ketika subsidi dan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah dapat teringankan sekaligus menjadi stimulus pemulihan ekonomi lokal. Warga Sorek Satu kini menaruh harapan besar agar transparansi pendataan terus dikawal, sehingga setiap program intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan.
Sehubungan dengan pemberitaan ini, redaksi Detik Reportase tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait, maupun pihak manapun untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers yang berlaku.
