Warga Jeneponto Keluhkan Kelangkaan Pertalite dan Lonjakan Harga LPG 3 Kg
JENEPONTO — DETIKREPORTASE.COM | Gelombang kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tengah dikeluhkan secara meluas oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dalam beberapa hari terakhir. Akibat sulitnya memperoleh pasokan di stasiun pengisian, antrean panjang kendaraan tampak mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara sebagian warga terpaksa beralih membeli ke tingkat pengecer dengan harga yang melambung tinggi.
Warga setempat, Wawan Setiawan, mengungkapkan bahwa harga Pertalite di tingkat pengecer saat ini melonjak tajam berkisar antara Rp18.000 hingga menembus Rp25.000 per liter.
“Beberapa hari terakhir antrean di Pertamina mengular. Masyarakat kesulitan mendapatkan bensin, sementara di pengecer harga Pertalite sudah mencapai Rp18.000 per liter,” ungkap Wawan kepada DetikReportase, Minggu (13/9/2026).
LPG 3 Kg Ikut Langka, Harga Eceran Tembus Rp35 Ribu
Persoalan energi yang membebani warga Jeneponto tidak berhenti pada kelangkaan BBM bersubsidi. Di saat bersamaan, pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg juga dilaporkan mengalami kesulitan akses di sejumlah titik distribusi eceran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di tengah masyarakat, harga tabung gas bersubsidi tersebut di tingkat pengecer melonjak hingga mencapai Rp35.000 per tabung.
Kondisi kelangkaan ganda ini memicu keresahan mendalam, mengingat ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi berkaitan secara langsung dengan roda perekonomian harian, aktivitas rumah tangga, nelayan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil di daerah tersebut.
Mapancas Desak Pemerintah Daerah dan TPID Segera Turun Tangan
Menanggapi krisis energi yang meresahkan warga ini, Wakil Ketua I DPD Mapancas Jeneponto, Muh. Alim Bahri, melayangkan desakan keras agar Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak tinggal diam dan segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan guna mengecek rantai pasokan serta distribusi energi.
Ia menilai, Bupati Jeneponto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memimpin langsung langkah koordinasi lintas sektoral bersama PT Pertamina serta instansi terkait agar gejolak harga dan kelangkaan ini tidak berdampak buruk terhadap inflasi daerah.
“Bupati Jeneponto sebagai Ketua TPID harus turun tangan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus segera melakukan pengawasan,” tegas Alim Bahri.
Alim menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh mulai dari tingkat SPBU, agen, hingga pangkalan LPG guna memastikan bahwa kuota distribusi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Desakan Pengawasan Ketat dan Penindakan Hukum
Lebih lanjut, Alim juga meminta jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proaktif melakukan investigasi dan pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi adanya indikasi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau praktik spekulan nakal yang sengaja memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Kalau masyarakat harus mengantre panjang di SPBU lalu pada saat yang sama harga di pengecer melonjak, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Lonjakan harga energi di tingkat bawah dikhawatirkan dapat memicu efek domino berupa kenaikan biaya transportasi, ongkos logistik, serta harga barang dan jasa lainnya yang pada akhirnya semakin mencekik daya beli masyarakat kecil di Jeneponto.
Hingga berita ini diterbitkan, akar permasalahan di balik kelangkaan pasokan serta lonjakan harga eceran tersebut masih membutuhkan konfirmasi dan verifikasi resmi dari pihak berwenang, termasuk PT Pertamina Patra Niaga dan Pemkab Jeneponto.
DetikReportase membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi pihak Pertamina, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, pengelola SPBU, maupun pihak pangkalan LPG terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi riil rantai pasokan energi di wilayah Jeneponto.
✍️ Penulis : Tim DetikReportase | Editor : Redaksi | Jeneponto – Sulawesi Selatan.
DETIKREPORTASE.COM — Membuka Fakta, Menjaga Integritas Pelayanan Publik.
