Bupati Sidoarjo Turun Tangan, Ungkap Puluhan SPPG Belum Berizin Resmi
SIDOARJO — DETIKREPORTASE.COM | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam setelah sebanyak 566 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami gejala dugaan keracunan massal usai mengonsumsi menu MBG.
Hingga Rabu (2/9/2026), penanganan medis terus berjalan intensif. Berdasarkan data resmi, dari total santri yang terdampak, sebanyak 88 orang santri masih harus menjalani perawatan inap di sejumlah rumah sakit di Sidoarjo, sementara 478 santri lainnya telah diizinkan kembali ke pondok pesantren.
Bupati Subandi Tinjau Langsung Korban dan Dapur SPPG
Bupati Sidoarjo, Subandi, langsung bergerak cepat meninjau kondisi para santri yang dirawat sekaligus mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kali Tengah yang menjadi penyedia makanan bagi ponpes tersebut.
Subandi menegaskan, pemerintah daerah memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis yang optimal hingga sembuh total.
“Tersisa 88 orang yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Sidoarjo. Jadi total korban dari pihak ponpes sebanyak 566 santri, sedangkan 478 santri sudah kembali ke rumah masing-masing,” ujar Subandi.
Selain fokus pada pemulihan korban, pemerintah memastikan investigasi menyeluruh dilakukan terhadap proses pengolahan hingga distribusi makanan.
“Kami akan melihat bagaimana proses kelayakan makanannya. Mulai pengolahan seperti apa, termasuk izin-izinnya. Semua akan kami cek dan tindak lanjuti bersama dinas terkait,” tegasnya.
Fakta Mengejutkan: 31 SPPG di Sidoarjo Belum Berizin
Insiden keracunan massal ini membuka fakta baru mengenai lemahnya pengawasan operasional dapur umum. Dari hasil audit cepat Pemkab Sidoarjo, terungkap bahwa dari total 170 SPPG yang beroperasi di wilayah Sidoarjo, sebanyak 31 SPPG ternyata belum mengantongi izin resmi.
Meskipun SPPG Kali Tengah yang menyuplai Ponpes Manbaul Hikam diklaim telah memiliki izin, temuan puluhan unit SPPG ilegal lainnya memicu kekhawatiran publik terhadap standar operasional di lapangan.
Sanksi Tegas Badan Gizi Nasional
Menanggapi kejadian ini, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung menurunkan tim investigasi independen guna mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium.
Pihak pengelola dapur umum pun telah menyampaikan permohonan maaf. Kepala SPPG Kali Tengah, Rafli Ridho, menyatakan penyesalan mendalam atas insiden yang menimpa ratusan santri tersebut.
Sebagai bentuk sanksi administratif, Badan Gizi Nasional resmi menjatuhkan hukuman berupa:
Penghentian sementara operasional SPPG terkait selama 30 hari ke depan.
Pengusulan pencopotan jabatan kepala SPPG Kali Tengah.
Evaluasi Mutlak Standar Keamanan Pangan
Kasus dugaan keracunan di Sidoarjo ini menjadi pengingat keras bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari kuantitas porsi makanan yang dibagikan. Standar kebersihan, higienitas pengolahan, kualitas bahan baku, hingga pengawasan distribusi yang ketat menjadi kunci utama.
Dengan jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pengawasan berkala terhadap dapur-dapur SPPG mutlak diperketat agar insiden serupa tidak kembali terulang dan mencederai kepercayaan masyarakat.
✍️ Penulis : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Sidoarjo – Jawa Timur
DETIKREPORTASE.COM — Suarakan Fakta, Tegakkan Keadilan.
