Pertalite Mulai Dibatasi di Sejumlah Daerah, Antrean Mengular dan Masyarakat Pertanyakan Pasokan BBM Subsidi
Sebarkan artikel ini
Kondisi antrean kendaraan yang mengular di SPBU akibat pembatasan waktu pelayanan dan persoalan kuota BBM subsidi Pertalite di sejumlah daerah, September 2026.
Kebijakan Pembatasan Jam Operasional dan Jomplangnya Kuota Picu Antrean Panjang di Berbagai Daerah
JAKARTA — DETIKREPORTASE.COM | Persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kembali mencuat menjadi sorotan utama di berbagai daerah. Fenomena antrean kendaraan yang mengular, keterbatasan kuota tahunan, hingga penerapan kebijakan pembatasan waktu pengisian di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membuat masyarakat luas mulai mempertanyakan apakah pasokan BBM bersubsidi ini benar-benar mencukupi kebutuhan harian warga.
Di Balikpapan, Kalimantan Timur, pemerintah kota resmi memberlakukan kebijakan pengetatan serta pengaturan waktu pelayanan pembelian Pertalite terhitung mulai 1 September 2026. Kebijakan ini sejatinya ditempuh sebagai upaya darurat untuk mengurai kemacetan dan antrean panjang kendaraan yang kerap melumpuhkan akses di sekitar SPBU.
Kendati demikian, langkah pembatasan tersebut langsung menuai kritik dari unsur legislatif setempat. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, secara terbuka meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pembatasan jam operasional sebagai solusi tunggal.
“Kalau jumlah SPBU-nya ditambah, saya yakin antrean ini bisa berkurang. Jadi solusinya tidak cuma membatasi jam pelayanan saja,” ujar Budiono.
Ia menilai, pemerintah daerah dan pihak terkait harus lebih peka mendengarkan keluhan riil masyarakat, termasuk para pekerja dan pelaku transportasi yang terpaksa harus mengatur ulang jadwal harian demi mendapatkan jatah BBM bersubsidi.
Sorotan tajam dengan nada lebih keras dilayangkan oleh Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung. Ia secara blak-blakan membongkar angka jomplang terkait kuota Pertalite untuk Kota Balikpapan sepanjang tahun 2026 yang hanya ditetapkan sekitar 51.868 kiloliter. Padahal, berdasarkan kalkulasi dan usulan riil kebutuhan daerah, volume yang dibutuhkan mencapai 177.039 kiloliter.
Andi mendesak agar persoalan kuota yang timpang ini segera dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah pusat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pasalnya, defisit kuota yang amat tajam ini dikhawatirkan akan memukul telak aktivitas ekonomi makro, menghambat jalur distribusi barang, hingga menggerus daya beli masyarakat secara masif.
“Kalau seperti ini, namanya mengorbankan orang Kota Balikpapan,” tegas Andi dengan nada prihatin.
Bontang Soroti Distribusi, Kotim Ungkap Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat
Persoalan serupa dengan karateristik berbeda turut mendera wilayah lain. Di Bontang, jajaran DPRD setempat aktif menyoroti carut-marut mekanisme distribusi setelah menemukan fakta bahwa pasokan BBM yang dikirimkan kerap tidak sinkron dengan jumlah pemesanan riil dari pihak SPBU. Padahal, data pencatatan terbaru mengindikasikan bahwa kuota Pertalite di Bontang sejatinya masih menyisakan angka lebih dari 12 ribu kiloliter. Menanggapi polemik ini, pihak Pertamina akhirnya memberikan jaminan komitmen untuk segera menyalurkan 100 persen sisa kuota BBM subsidi bagi Kota Bontang.
Sementara itu, di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, pihak Pertamina membeberkan bahwa fenomena antrean panjang di SPBU tidak semata-mata dipicu oleh faktor kelangkaan pasokan murni.
Lonjakan permintaan terhadap Pertalite justru didorong oleh pergeseran atau perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar non-subsidi jenis Pertamax. Sebagian besar konsumen yang sebelumnya terbiasa menggunakan BBM nonsubsidi kini beralih memburu BBM bersubsidi, sehingga tekanan permintaan terhadap Pertalite melonjak drastis dalam waktu singkat.
Dampak Berantai: Dari Waktu Produktif yang Hilang hingga Lonjakan Harga Barang
Bagi masyarakat kebanyakan, antrean panjang di SPBU bukan sekadar urusan membuang-buang waktu di jalan. Ada dampak domino ekonomi yang jauh lebih luas mengintai:
Hilangnya Waktu Produktif: Para pekerja komuter dan pengemudi transportasi umum harus merelakan sebagian jam kerja produktifnya hanya untuk mengular di antrean BBM.
Beban Operasional UMKM: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi ancaman pembengkakan biaya operasional apabila suplai bahan bakar terhambat.
Distribusi Logistik Terganggu: Kelancaran arus pengiriman barang dan bahan pokok antardaerah sangat bergantung pada ketersediaan BBM yang stabil.
Kondisi karut-marut di berbagai daerah ini membuktikan bahwa Pertalite adalah komoditas vital yang bersentuhan langsung dengan urat nadi kehidupan rakyat. Ketika distribusinya mengalami disfungsi, riaknya akan merembet mulai dari kemacetan di SPBU hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Publik kini mendesak pemerintah, PT Pertamina (Persero), serta para regulator terkait untuk tidak sekadar menerbitkan aturan pembatasan pembelian, melainkan hadir dengan solusi nyata: memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, perbaikan jalur distribusi yang tepat sasaran, serta pelayanan yang tidak semakin mencekik leher masyarakat kecil.
✍️ Penulis : tim redaksi | editor : redaksi | Jakarta
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Kebijakan, Menyuarakan Hak Rakyat.
