Alim Bahri Soroti Temuan Makanan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Layak Konsumsi di Jeneponto, Desak Audit Menyeluruh dan Sanksi Tegas
JENEPONTO | DETIKREPORTASE.COM – Temuan mengejutkan dari laporan warga terkait dugaan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disertai ulat pada Jumat, 31 Juli 2026 lalu, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Peristiwa tersebut dinilai sebagai indikasi pelanggaran serius yang harus segera diusut tuntas demi melindungi keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.
Makanan MBG yang diduga berulat tentu sangat tidak layak dikonsumsi manusia. Keberadaan temuan ini di tengah masyarakat bukanlah persoalan remeh, melainkan insiden darurat yang menuntut penyelidikan mendalam. Terlebih, apabila kejadian serupa terindikasi telah terjadi lebih dari sekali, maka hal tersebut menjadi alarm keras untuk mengevaluasi secara total sistem pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Jeneponto.
Penting Diketahui: Memahami regulasi ketahanan pangan nasional, tata kelola pengawasan program gizi anak sekolah, and perlindungan hak konsumen merupakan pilar fundamental dalam menjamin keselamatan publik. Simak aturan selengkapnya di sini: https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-warga-ini-aturan-kunci-wajib-dipahami/
Desakan Penyelidikan Menyeluruh dan Klarifikasi Kepala SPPG
Menanggapi insiden tersebut, perwakilan Fraksi Revolusi Keadilan, Alim Bahri, menilai bahwa investigasi secara menyeluruh sangat mendesak dilakukan guna mengetahui akar permasalahan di balik munculnya temuan tersebut. Penelusuran harus dilakukan secara objektif mulai dari proses pengadaan bahan baku mentah, tahapan pengolahan di dapur, sistem penyimpanan, hingga metode pendistribusian kepada para penerima manfaat.
”Jika ditemukan adanya keterlibatan oknum atau penyimpangan yang dilakukan demi keuntungan tertentu, maka seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Alim Bahri dengan nada geram.
Kejadian ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap menurunnya standar pengawasan mutu, serta berpotensi besar mengancam hak dasar anak-anak sekolah untuk memperoleh asupan makanan yang aman, sehat, higienis, dan bernutrisi tinggi.
Di sisi lain, berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa, Kepala SPPG Khairunnisa sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa seluruh rangkaian penyiapan makanan MBG telah diproses secara ketat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta mengingatkan agar makanan semestinya langsung dikonsumsi sesaat setelah diterima. Kendati demikian, berbagai pihak sepakat bahwa klaim tersebut tetap memerlukan uji kebenaran melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel.
Analisis Pengawasan dan Tata Kelola Instansi: Penguatan pengawasan internal program strategis nasional serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara menjadi tolok ukur utama pencegahan penyimpangan. Pelajari bagaimana pola pengawasan tata kelola instansi diulas dalam laporan mendalam kami: https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-wajah-korupsi-terbongkar/
Desakan Penutupan Sementara dan Audit Keuangan Negara
Berangkat dari urgensi tersebut, Alim Bahri secara tegas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil langkah taktis berupa penutupan sementara operasional Dapur SPPG Batang selama proses investigasi independen berlangsung. Kebijakan ini dinilai krusial agar tim pemeriksa dapat leluasa menelusuri alur kerja di lapangan tanpa intervensi.
Selain itu, Fraksi Revolusi Keadilan juga mengajukan tiga tuntutan utama jika hasil investigasi terbukti memvalidasi adanya pelanggaran standar keamanan pangan:
- Menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan kerja sama yang tegas kepada penyedia layanan (SPPG).
- Mengevaluasi dan memberhentikan pihak SPPI serta karyawan maupun relawan apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban operasionalnya.
- Melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Jeneponto guna menjamin keselamatan penerima manfaat sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen SPPG Batang belum memberikan tanggapan resmi lanjutan terkait desakan penutupan sementara maupun tuntutan audit tersebut, sejalan dengan komitmen pengawasan ketat terhadap berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah: https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-ujian-pangan/
✍️ Reporter : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | detikreportase.com | Jeneponto – Sulawesi Selatan
DETIKREPORTASE.COM : “Suarakan Fakta, Tegakkan Keadilan.”
