Kemarahan Rakyat Atas Proyek Mangkrak
PURWOREJO | DETIKREPORTASE.COM – Ketua Aliansi Warga Purworejo, Sumakmun, dengan tegas menyatakan pihaknya akan mengerahkan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Purworejo dan Kejaksaan Negeri Purworejo dalam waktu dekat.
Aksi ini sebagai bentuk kemarahan rakyat terhadap dugaan korupsi proyek mangkrak Mini Zoo Purworejo yang menelan anggaran negara hingga Rp6,5 miliar.
”Kami sudah muak! Uang rakyat Rp6,5 miliar dikorupsi, proyeknya mangkrak, dan sampai hari ini penegakan hukumnya jalan di tempat. Ini bukan sekadar proyek gagal, ini pengkhianatan terhadap rakyat Purworejo!” tegas Sumakmun.
Penting Diketahui: Memahami batasan aturan hukum dan hak warga dalam menyampaikan aspirasi publik serta pemberantasan korupsi adalah kewajiban bersama. Simak aturan selengkapnya mengenai sanksi dan regulasi di sini: https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Tuntutan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Ia menyebut penanganan kasus oleh aparat penegak hukum sejauh ini terkesan setengah hati dan tebang pilih. Hanya tiga nama yang dijadikan tersangka, sementara pejabat yang memiliki kewenangan, pengambil kebijakan, dan menikmati aliran dana justru dibiarkan lepas.
”Jangan bodohi kami! Proyek sebesar ini tidak mungkin hanya dikerjakan satu orang. Mana pertanggungjawaban pimpinan OPD? Mana pengawasan DPRD? Mana peran PPK dan KPA? Kalau hukum masih mau ditegakkan, sikat semuanya! Jangan hanya cari kambing hitam,” katanya dengan nada tinggi.
Aliansi Masyarakat Purworejo Tuntut Keadilan menuntut 3 hal mendesak:
Kejaksaan Negeri Purworejo segera menetapkan tersangka baru dan mengusut tuntas aliran dana Rp6,5 miliar. Buka seterang-terangnya siapa saja yang menikmati.
DPRD Purworejo menjalankan fungsi pengawasan. Panggil semua pihak terkait, jangan jadi penonton. Rakyat butuh wakilnya berpihak, bukan melindungi.
Aparat penegak hukum bekerja tanpa tebang pilih. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, massa akan datang lebih besar dan menduduki kantor.
Baca juga : Deretan panjang pengungkapan kasus korupsi di daerah. Pelajari bagaimana pola dan peta operasi tangkap tangan serta pengawasan anggaran di Indonesia melalui laporan mendalam kami:
Konsolidasi dan Seruan Aksi Damai
”Kami akan datang bukan untuk rusuh. Kami akan datang karena hukum dipaksa diam. Kalau negara tidak hadir memberi keadilan, maka rakyat yang akan menagihnya di jalan. Cukup sudah Purworejo dikadalin dengan proyek bodong!” pungkasnya.
Ketua Aliansi Warga Purworejo juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, ormas, dan masyarakat Purworejo untuk bergabung. Selain pengawasan proyek infrastruktur daerah, pengelolaan anggaran di berbagai sektor juga memerlukan perhatian publik agar tidak terjadi penyimpangan, seperti yang diulas dalam investigasi berikut: https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
”Ini bukan aksi Tamperak saja. Ini aksi rakyat Purworejo yang sudah lelah dibohongi. Turun ke jalan, kawal uang kita, kawal masa depan anak cucu kita!”
Hingga berita ini diturunkan, Aliansi Warga Purworejo masih melakukan konsolidasi akhir dan memastikan aksi akan berjalan damai namun tegas, dengan pengawalan ketat agar tuntutan rakyat didengar.
✍️ Penulis : Edvin Riswanto | detikreportase.com | Purworejo – Jawa Tengah
DETIKREPORTASE.COM : Suarakan Fakta, Tegakkan Keadilan.
