Ketua Fraksi Revolusi Keadilan Minta Kades Bulusuka Dievaluasi
DETIKREPORTASE.COM – Bulusuka – Polemik belum sepenuhnya dibayarkannya insentif sejumlah unsur kelembagaan desa sejak 2024 hingga 2025 menuai sorotan. Ketua Fraksi Revolusi Keadilan, Muh Alim Bahri, mendesak agar Kepala Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Jeneponto segera dievaluasi terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Jumat, 10/04/2026
Ia menilai belum tuntasnya pembayaran insentif kepada kader posyandu, RK, imam desa, imam dusun, LPTQ, serta lembaga adat desa merupakan indikasi adanya persoalan dalam tata kelola keuangan desa.
“Jika benar insentif tidak dibayarkan secara penuh, ini menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran desa,” ujar Muh Alim Bahri.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana desa seharusnya mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta prioritas kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa.
Jika Tidak Mampu Mundur Saja
“Jika tidak mampu mengelola dana desa dan alokasi dana desa dengan baik, sebaiknya kepala desa mempertimbangkan untuk mengundurkan diri,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menilai kondisi tersebut berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran apabila tidak segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Karena itu, ia mendorong pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi pengawas, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Desakan Penyelidikan dan Pemeriksaan
Selain itu, Muh Alim Bahri juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Bulusuka terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Desa Bulusuka Tahun Anggaran 2024–2025.
“APH perlu turun tangan untuk melakukan penyelidikan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Tim detikreportase
Rusli Jeneponto Sulawesi Selatan
