Bupati Pelalawan Hadiri Kunker Komisi II DPR RI: Mampukah BUMD Jadi Motor Ekonomi Daerah?
Sebarkan artikel ini
Bupati Pelalawan bersama peserta menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Pekanbaru
Pengawasan BUMD dan Peran Strategis Daerah
PEKANBARU | DETIKREPORTASE.COM – Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan kerja ini dipimpin anggota Komisi II DPR RI Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H serta dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direksi BUMD, hingga para kepala daerah se-Provinsi Riau.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola BUMD agar mampu berkontribusi lebih optimal terhadap keuangan daerah. Selain itu, sektor perbankan daerah juga menjadi perhatian sebagai bagian dari sistem pendukung ekonomi regional.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam arahannya menegaskan bahwa BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, meskipun performanya masih beragam.
“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif menangkap peluang strategis, khususnya dalam pengelolaan sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menegaskan pentingnya penguatan peran BUMD sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam struktur pembangunan, melainkan harus mampu bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, yang dinilai dapat dikelola secara optimal melalui BUMD untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Zukri mendorong adanya kebijakan yang membuka peluang kemitraan antara BUMD dengan koperasi dan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi berbasis kerakyatan yang berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI sangat diperlukan, terutama dalam hal fleksibilitas regulasi agar BUMD dapat berkembang secara profesional, adaptif, dan kompetitif.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, BUMD bisa menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah,” tambahnya.
Namun demikian, penguatan BUMD juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan melalui optimalisasi peran BUMD.
