Swasembada Pangan dan Energi di Era Prabowo: Dari Bogor ke Seluruh Nusantara, Mampukah Indonesia Mandiri?
Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto saat di lokasi dan menyampaikan arahan mengenai swasembada pangan dan energi dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Presiden Prabowo Tegaskan Arah Baru Transformasi Bangsa
BOGOR | DETIKREPORTASE.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi adalah fondasi utama Strategi Transformasi Bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, modern, dan sejahtera. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan seluruh rakyat Indonesia menikmati kualitas hidup yang layak—mulai dari kecukupan pangan, kesehatan yang terjamin, pendidikan bermutu, hingga penghasilan yang memadai.
“Kita tidak bermimpi sekadar menjadi high income country. Yang kita mau adalah supaya semua rakyat hidup baik, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa tanpa kemandirian pangan dan energi, bangsa ini akan selalu berada dalam posisi rentan. Ketergantungan pada impor berarti membuka celah tekanan ekonomi, fluktuasi harga global, dan aliran devisa yang terus keluar negeri.
Swasembada pangan menjamin rakyat Indonesia dapat makan dari hasil negerinya sendiri. Swasembada energi memastikan sumber daya nasional dimanfaatkan untuk kemakmuran dalam negeri, bukan untuk menguntungkan pihak luar.
Namun visi besar ini hanya dapat berjalan jika seluruh aparatur negara dan pelaku ekonomi tunduk pada kerangka hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, pemahaman terhadap konsekuensi pidana dan kewajiban pejabat publik menjadi sangat penting. Untuk melihat bagaimana sistem hukum baru Indonesia mengatur hal ini, publik dapat merujuk pada penjelasan berikut:
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan berbagai program prioritas yang dirancang untuk berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta orang pada akhir 2026, sekaligus membuka sekitar satu juta lapangan kerja baru di sektor pangan dan distribusi.
Di bidang kesehatan, lebih dari 70 juta warga telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 282.180 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terluar, telah menerima Interactive Flat Panel guna mendukung kualitas pembelajaran.
Semua program ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga mengalir hingga desa dan wilayah terluar.
Anggaran Besar, Tantangan Integritas
Besarnya anggaran untuk pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan menuntut sistem pengawasan yang kuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak program strategis nasional gagal bukan karena idenya lemah, tetapi karena praktik penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di tingkat pelaksanaan.
Untuk melihat bagaimana pola korupsi itu berlangsung secara nasional dari pusat hingga daerah.
publik dapat menelusurinya melalui artikel berikut:
Peta tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh integritas dan pengawasan yang konsisten.
BPI Danantara dan Penguatan Aset Negara
Presiden Prabowo juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Lembaga ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset strategis negara agar mampu menjadi motor pembiayaan pembangunan nasional, khususnya di sektor energi, infrastruktur, dan industri strategis.
Dengan pengelolaan aset yang profesional dan transparan, pemerintah berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden Republik Indonesia terkait arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, yang menegaskan arah besar Strategi Transformasi Bangsa melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas nasional, serta program hasil terbaik cepat yang difokuskan pada kesejahteraan, kemandirian, dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ke depan, keberhasilan agenda besar swasembada pangan dan energi ini akan diuji bukan hanya oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh ketegasan hukum, integritas aparatur, dan konsistensi kebijakan. Di sanalah masa depan kemandirian Indonesia akan ditentukan.
