Keluhan Warga Muncul dari Desa Simpang Gegas
MUSI RAWAS | DETIKREPORTASE.COM — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sejak awal dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Namun, harapan besar tersebut justru memunculkan kekecewaan di kalangan warga Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Sejumlah warga di Desa Simpang Gegas mengeluhkan proses perekrutan tenaga kerja pada dapur MBG setempat yang dinilai tidak transparan dan diduga kuat sarat nepotisme. Alih-alih membuka peluang kerja secara adil bagi masyarakat sekitar, dapur MBG tersebut disebut hanya merekrut orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola.
Keluhan ini mencuat setelah beberapa warga mengaku telah mencoba mendaftar sebagai karyawan dapur MBG, namun tidak mendapatkan kesempatan meskipun memenuhi kualifikasi dasar. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan program nasional yang sejatinya bersifat inklusif dan berpihak kepada rakyat kecil.
Perekrutan Dinilai Jadi Ajang Keluarga
Salah seorang warga Kecamatan TPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak awal perekrutan, peluang kerja hanya berputar di lingkaran tertentu.
“Kalau bukan keluarga, tidak diterima. Dari awal sudah kelihatan, yang masuk kerja itu-itu saja, masih ada hubungan keluarga semua,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Menurut warga, informasi lowongan kerja tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat desa. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada mekanisme pendaftaran yang jelas, bahkan tidak diketahui kriteria penerimaan karyawan dapur MBG tersebut.
Akibatnya, banyak warga yang merasa tersisih dan kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan tambahan dari program pemerintah yang seharusnya menjadi milik bersama. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar kebijakan MBG.
Tujuan Mulia MBG Dipertanyakan di Lapangan
Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama di pedesaan. Melalui dapur MBG, masyarakat sekitar diharapkan bisa terlibat sebagai tenaga masak, distribusi, hingga pengelolaan bahan pangan.
Namun realitas di Kecamatan TPK justru menimbulkan kekecewaan. Warga menilai pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan konsep besar yang disampaikan pemerintah pusat.
“Kalau yang kerja cuma keluarga pengelola, lalu masyarakat lain dapat apa? Ini kan program negara, bukan usaha pribadi,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa program MBG berpotensi kehilangan kepercayaan publik apabila tidak disertai pengawasan ketat dan mekanisme transparansi yang jelas di tingkat daerah.
Desakan Evaluasi dan Transparansi dari Warga
Masyarakat Kecamatan TPK kini berharap pihak pengelola dapur MBG, pemerintah daerah, serta instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Warga menilai transparansi, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam perekrutan merupakan syarat mutlak agar program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Warga juga meminta agar ke depan:
Perekrutan tenaga kerja diumumkan secara terbuka
Kriteria penerimaan dijelaskan secara jelas
Pengawasan dilakukan secara berkala
Tidak ada praktik nepotisme dalam pelaksanaan program
Menurut mereka, langkah tegas perlu diambil untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga marwah program nasional yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Belum Ada Klarifikasi Resmi, Publik Menanti Sikap Tegas
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola dapur MBG di Desa Simpang Gegas terkait tudingan dominasi keluarga dalam perekrutan karyawan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang.
Sementara itu, masyarakat Kecamatan TPK menanti solusi konkret dan langkah tegas dari pihak berwenang agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awalnya. Warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan di lapangan, sehingga kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga.
Program nasional yang lahir dari niat baik, menurut warga, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, agar benar-benar menjadi alat pemerataan kesejahteraan, bukan justru menciptakan ketimpangan baru di tingkat desa.
✍️ Heri | detikreportase.com | Musi Rawas – Sumatera Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Transparansi Program Publik, Hak Rakyat Harus Dijaga
