Profil Singkat dan Sorotan Publik
PONTIANAK | DETIKREPORTASE.COM – Nama Yuliansyah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus Ketua DPD Gerindra Kalimantan Barat, belakangan menjadi perhatian publik. Sorotan ini muncul seiring mencuatnya dugaan keterkaitan sejumlah pihak dalam kasus pengadaan BBM nonsubsidi di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yang tengah didalami aparat penegak hukum.
Di tengah isu tersebut, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Yuliansyah ikut menjadi bahan diskusi publik. Sebagai pejabat negara, pelaporan LHKPN merupakan kewajiban konstitusional yang bertujuan menjaga transparansi serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Rincian Aset Tanah dan Bangunan
Berdasarkan penelusuran dari laman resmi LHKPN, laporan terakhir per Oktober 2024 yang diperbarui hingga 2025 mencatat Yuliansyah memiliki total 17 bidang tanah dan bangunan. Nilai keseluruhan aset properti tersebut mencapai sekitar Rp8.400.000.000.
Aset-aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis, antara lain Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, serta Jakarta Utara. Kepemilikan properti di beberapa daerah ini dinilai wajar bagi seorang politisi senior, namun tetap menjadi perhatian publik karena besarnya nilai aset yang dilaporkan.
Kendaraan, Harta Bergerak, dan Kewajiban Hutang
Selain aset properti, Yuliansyah juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan bermotor. Dalam LHKPN tercatat satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2017, satu unit sepeda motor Harley Davidson tahun 2017, serta satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009. Total nilai kendaraan tersebut mencapai Rp1.062.500.000.
Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp55.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp10.000.000. Di sisi lain, Yuliansyah mencantumkan kewajiban hutang senilai Rp968.534.780.
Dengan memperhitungkan seluruh aset dan kewajiban tersebut, total kekayaan bersih Yuliansyah sebagaimana tercantum dalam LHKPN tercatat sebesar Rp8.558.965.220.
Kaitan Jabatan Publik dan Isu Konflik Kepentingan
Data LHKPN tersebut kemudian dikaitkan publik dengan posisi Yuliansyah sebagai Direktur PT Cangka Jaya Nova, perusahaan yang diketahui pernah menjadi pemenang tender pengadaan BBM nonsubsidi pada tahun 2020. Proyek tersebut kini disebut-sebut tengah menjadi bagian dari pendalaman penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Keterkaitan antara jabatan publik, kepemilikan perusahaan, serta nilai kekayaan yang dilaporkan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait potensi konflik kepentingan dan sumber perolehan harta. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Yuliansyah terkait sorotan publik atas data LHKPN tersebut.
Publik pun menanti kejelasan dan transparansi dari pihak-pihak terkait, agar kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara dan penegakan hukum tetap terjaga.
✍️ Tim | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Fakta Data, Transparansi Publik, Kontrol Demokrasi
