Jonatan Mogonta Soroti Inkonsistensi Tahlis Gallang
MANADO | DETIKREPORTASE.COM – Penunjukan Tahlis Gallang sebagai Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara oleh Gubernur Yulius Selvanus Komaling memicu sorotan tajam dari aktivis sipil. Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI) Sulut, Jonatan Mogonta, menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap yang dinilai inkonsisten dan menimbulkan pertanyaan publik soal komitmen moral pejabat tersebut.
Menurut Mogonta, Tahlis sebelumnya pernah menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak akan menerima jabatan Sekprov Sulut, bahkan jika ditunjuk langsung oleh Gubernur.
> “Demi Allah, lillahi ta’ala, saya tidak akan menjabat sebagai Sekprov Sulut, meskipun dipilih dan ditunjuk oleh Gubernur,” kata Jonatan Mogonta mengutip ucapan yang diklaim disampaikan Tahlis Gallang dalam sebuah pertemuan beberapa pekan lalu.
PAMI Sulut Minta Gubernur Tinjau Ulang
PAMI Sulut menyebut, pelantikan Tahlis Gallang justru bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang mengatasnamakan sumpah kepada Tuhan. Bagi PAMI, ini bukan sekadar soal birokrasi, tapi persoalan etika publik dan kredibilitas pejabat di mata masyarakat.
> “Kami tidak mempermasalahkan kapasitas birokratnya. Tapi ini soal kejujuran. Jika sumpah atas nama Tuhan saja bisa berubah karena jabatan, bagaimana publik bisa percaya pada setiap keputusan ke depan?” tegas Mogonta.
PAMI Sulut secara resmi meminta Gubernur Sulut untuk mengevaluasi kembali keputusan pelantikan, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Isu Etika dan Moral Tak Bisa Diabaikan
Lebih lanjut, Mogonta menyebut bahwa tindakan inkonsisten dari pejabat publik dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan, jabatan seharusnya tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengabdi secara jujur dan bermartabat.
> “Integritas itu bukan hanya soal kinerja, tapi juga soal konsistensi antara ucapan dan tindakan. Jika hari ini menarik sumpah pribadi, esok hari bisa jadi menarik komitmen kepada rakyat,” tegasnya lagi.
PAMI Siap Kawal dan Ajukan Petisi
PAMI Sulut menegaskan akan terus mengawal isu ini secara terbuka dan damai. Mogonta juga menyatakan, jika dalam waktu dekat tidak ada sikap jelas dari Gubernur, pihaknya siap menggalang dukungan publik melalui petisi dan aksi moral.
> “Kami bukan cari panggung. Ini adalah upaya menjaga marwah pemerintahan agar tetap berpijak pada nilai. Pemerintahan Prabowo-Gibran butuh birokrasi yang bersih dari inkonsistensi moral,” pungkas Mogonta.
Catatan redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan hak masyarakat sipil menyampaikan kritik atas dasar fakta dan kutipan langsung dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi memberikan hak jawab kepada pihak yang disebut untuk menjaga keberimbangan pemberitaan
✍️ Micheal | detikreportase.com | Manado – Sulawesi Utara
DETIKREPORTASE.COM : Suara Kritis Rakyat Berbasis Fakta
