Evaluasi Dana Desa: Membangun Akuntabilitas dari Bawah
BULUKUMBA | DETIKREPORTASE.COM – Pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Sulsel dan Komisi XI DPR RI menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Gedung Pinisi, Selasa 5 Agustus 2025.
Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf dan turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, tokoh nasional yang dikenal konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk Bulukumba.
Dalam sambutannya, Wabup Edy Manaf menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dana desa dan mengapresiasi kontribusi nyata Andi Yuliani Paris.
> “Beliau sudah empat periode di Senayan dan konsisten membawa program pusat ke daerah. Bahkan, sudah banyak bantuan digelontorkan ke Bulukumba sejak sebelum saya menjabat,” ujar Edy Manaf.
Dari PJU hingga Beasiswa: Jejak Bantuan Legislator PAN
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Inspektorat Provinsi Sulsel, dan dimoderatori oleh Sekda Bulukumba Muh Ali Saleng. Pesertanya terdiri dari ratusan kepala desa, camat, serta perangkat daerah terkait, seperti DPMD dan Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
Edy Manaf menyebut kegiatan ini penting sebagai sarana pembelajaran dan pembenahan pengelolaan keuangan desa, terlebih setelah BPKP turun langsung mengambil sampel pengelolaan dana di beberapa desa.
> “Dengan workshop ini, semoga tata kelola dana desa makin transparan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara desa dan kabupaten dalam mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto, terutama di sektor pembangunan ekonomi pedesaan.
Andi Yuliani Paris: “Desa Harus Jadi Garda Depan Transformasi”
Dalam pemaparannya, Andi Yuliani Paris menegaskan komitmennya terhadap pembangunan desa melalui jalur anggaran DPR RI. Ia menyebut bahwa fungsi penganggaran bukan hanya membahas angka, tetapi juga soal arah dan keberpihakan pada masyarakat bawah.
> “Dana desa adalah instrumen strategis. Kita minta agar penggunaannya lebih optimal, akuntabel, dan melibatkan partisipasi warga secara aktif,” tutur Yuliani Paris.
Ia menekankan bahwa desa harus menjadi pusat transformasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar penerima dana, tetapi aktor utama pembangunan berbasis lokal.
Selama ini, legislator PAN ini telah menyalurkan berbagai program nasional ke Bulukumba, mulai dari PJU (Penerangan Jalan Umum), KWH listrik gratis, pompa air pertanian, mesin kapal nelayan, hingga beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
Sinergi Pemerintah: Desa Kuat, Daerah Kuat
Di penghujung acara, Edy Manaf menegaskan pentingnya harmoni antara seluruh lini pemerintahan.
> “Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemajuan desa, dan desa wajib bersinergi dengan daerah untuk menjalankan program nasional,” katanya.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum reflektif dan strategis, agar keuangan desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.
Semangat kolaboratif antara DPR RI, BPKP, dan Pemerintah Daerah menjadi fondasi kuat menuju tata kelola desa yang akuntabel, partisipatif, dan berdaya saing.
✍️ Kaharahuddin | detikreportase.com | Bulukumba – Sulawesi Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Polisi Humanis, Pers Profesional, Indonesia Terang
