Warga Pangkalan Kerinci Timur Bangkit! Tepis Tuduhan Pungli, Tegaskan Cinta Lingkungan & Negara
Sebarkan artikel ini
PANGKALAN KERINCI |DETIKREPORTASE.COM
– Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur akhirnya angkat suara terkait tuduhan miring yang menyebut adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam program swadaya pengelolaan sampah. Dengan tegas, warga membantah tudingan tersebut dan menyuarakan semangat gotong royong serta cinta lingkungan yang telah lama menjadi dasar gerakan mereka.
Dalam sebuah rapat terbuka yang berlangsung di Aula Kelurahan pada Sabtu (31/5), Ketua Pokmas Gaul, Ade Saputra, bersama seluruh Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa iuran Rp10.000 per bulan dari warga bukanlah pungli, melainkan hasil musyawarah mufakat untuk mendukung kebersihan lingkungan yang selama ini terbengkalai. “Kami lakukan ini demi lingkungan yang sehat dan masa depan anak cucu kami,” tegasnya.
Iuran Swadaya Bukan Pungli, Tapi Cinta Negeri
Warga menegaskan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela, transparan, dan tidak pernah dipaksakan. Selain itu, retribusi resmi kepada daerah juga tetap dibayar. Program ini bahkan membantu mengurangi beban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengelola sampah, dengan pengangkutan rutin 1–2 kali seminggu yang ditangani langsung oleh Pokmas Gaul. “Kami tidak pernah menggantikan fungsi pemerintah, justru kami membantu,” ujar Andohar, salah satu warga.
Ade Saputra pun mengutip dasar hukum yang memperkuat legalitas gerakan mereka, mulai dari sila ke-4 Pancasila, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Perda Nomor 2 Tahun 2011, hingga Surat Bupati Pelalawan yang memberikan ruang kepada warga untuk berswadaya. Semua kegiatan ini juga telah disertai SK Lurah dan berita acara pembentukan Pokmas.
Tuduhan Tanpa Dasar Cederai Semangat Gotong Royong
Sayangnya, semangat tersebut ternoda oleh tudingan sepihak dari sejumlah pihak yang menyebarkan informasi tidak utuh. Ketua Pokmas Gaul menyebut, pelabelan “pungli” terhadap upaya swadaya warga adalah tindakan keliru yang dapat mematikan inisiatif masyarakat ke depan. “Kalau setiap gerakan masyarakat dianggap pelanggaran hukum, bagaimana lagi kami harus mencintai negeri ini?” ujar Surya, Ketua RT setempat.
Pernyataan sikap warga juga memperjelas bahwa dana swadaya digunakan untuk menyewa kendaraan pengangkut sampah, membeli BBM, membayar tenaga kerja, serta mendukung kebutuhan darurat lapangan. Ini semua dilakukan tanpa bantuan APBD dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sosial.
Pokmas Gaul Jadi Contoh Nasional
Lebih dari sekadar pengelolaan sampah, gerakan Pokmas Gaul kini menjadi simbol keberdayaan komunitas dalam menghadirkan solusi nyata. Mereka tak sekadar bicara, tetapi sudah mengangkut ribuan ton sampah dalam kurun waktu tiga bulan. Langkah mereka menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa menjadi ujung tombak dalam pembangunan daerah, terutama di sektor lingkungan hidup.
Mereka juga meminta kepada aparat dan pemerintah daerah agar lebih arif dan mendukung gerakan masyarakat, alih-alih mencurigainya. “Kita bangun negeri ini dari bawah. Dari gang-gang sempit, dari semangat gotong royong. Jangan sampai semangat itu dimatikan hanya karena salah paham,” tambah Surya.
Warga: Jangan Cederai Swadaya Demi Kepentingan Politik
Masyarakat menduga, ada kepentingan tertentu di balik narasi negatif yang kini menyerang Pokmas Gaul. Oleh karena itu, mereka meminta semua pihak untuk tidak menjadikan inisiatif warga sebagai alat politik atau bahan pencitraan semata. “Kita bergerak karena peduli, bukan karena disuruh atau dibayar. Ini cinta yang tak bisa dibungkam,” pungkas Ade.
Kini, warga Pangkalan Kerinci Timur berharap agar gerakan mereka dapat menjadi inspirasi nasional—bahwa membangun negeri bisa dimulai dari pengelolaan sampah. Dari kampung, untuk Indonesia.
