Wakil Bupati Ketapang Hadiri Rakornas Kemendagri, Sinergi Pusat–Daerah Ditegaskan untuk Stabilitas dan Pembangunan
Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, SH saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemendagri di Jakarta yang membahas sinergi pusat dan daerah dalam urusan pemerintahan umum.
Wabup Ketapang hadir di Rakornas Kemendagri untuk urusan pemerintahan umum
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM — wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Kamis (15 Januari 2026). Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Rakornas ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Forum ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden serta Asta Cita sebagai peta jalan pembangunan nasional.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia, menjadikannya forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan seluruh daerah bergerak dalam satu arah kebijakan nasional.
Urusan pemerintahan umum dalam kerangka hukum nasional
Urusan pemerintahan umum mencakup tugas-tugas strategis negara di daerah, mulai dari menjaga stabilitas politik, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, hingga penguatan persatuan nasional. Dalam sistem pemerintahan modern, fungsi ini tidak lagi dipahami sebagai tugas administratif semata, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum dan konstitusional negara.
Dalam konteks hukum nasional, pengelolaan kewenangan publik kini berada di bawah pengawasan yang semakin ketat. Sejak berlakunya KUHP Baru pada 2 Januari 2026, setiap pejabat publik, termasuk di daerah, memikul tanggung jawab pidana yang lebih tegas atas penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana publik.
Dalam konteks hukum nasional, pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan internal semata. Sejak berlakunya KUHP Baru 2 Januari 2026, setiap pengelola dana publik dan kewenangan pemerintahan kini memikul tanggung jawab pidana yang lebih tegas.
Karena itu, Rakornas ini bukan hanya ajang koordinasi, tetapi juga ruang penguatan kesadaran hukum bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan mandat negara.
Sinergi pusat–daerah di tengah tantangan tata kelola nasional
Dalam berbagai pengalaman nasional, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah kerap menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kebijakan, hingga praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Sejumlah perkara di Indonesia menunjukkan bahwa banyak kasus besar justru bermula dari pengambilan keputusan sepihak di tingkat lokal sebelum berkembang menjadi perkara hukum nasional. Pola tersebut tergambar jelas dalam Peta Besar Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Indonesia.
Karena itu, Rakornas Kemendagri ini menjadi penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan, memperjelas batas kewenangan, serta membangun sistem koordinasi yang mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Komitmen Ketapang mendukung Asta Cita dan stabilitas daerah
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, SH menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam Rakornas ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung dan mengimplementasikan kebijakan nasional secara efektif dan berkelanjutan.
“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang beririsan langsung dengan program prioritas Presiden dan Asta Cita,” ujar Jamhuri.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang siap menindaklanjuti hasil Rakornas dengan memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan peran seluruh perangkat daerah dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan.
“Kami di daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, terutama dalam menjaga kondusivitas daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan,” katanya.
Dalam banyak kasus di Indonesia, lemahnya tata kelola pemerintahan umum sering berujung pada penderitaan rakyat kecil. Ketika dana publik dan kewenangan negara disalahgunakan, dampaknya langsung terasa di sektor pangan, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampak nyata dalam Skandal Pupuk Subsidi di Pelalawan – Riau.
Dengan mengikuti Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan posisinya untuk berada di jalur yang benar: memperkuat sinergi pusat–daerah, menjaga stabilitas, dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Sinergi Pemerintahan Pusat dan Daerah
