Serap aspirasi warga desa tulusrejo
PURWOREJO | DETIKREPORTASE.COM – Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi Partai Demokrat, Hendro Susilo, SE, menggelar kegiatan reses di Desa Tulusrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan secara langsung kepada wakil rakyatnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Lurah Tulusrejo Abdul Rohim. Suasana berlangsung hangat dan terbuka, dengan warga menyampaikan berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur desa hingga pemberdayaan ekonomi.
Dalam konteks sistem hukum nasional, kegiatan reses dan penyerapan aspirasi masyarakat bukan sekadar agenda seremonial, tetapi memiliki dasar kewajiban konstitusional bagi pejabat publik. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab pejabat negara sebagaimana juga dijelaskan dalam pembahasan nasional terkait:
KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026 di Indonesia, Apa Dampaknya bagi Kehidupan Warga? Ini Aturan Kunci yang Wajib Dipahami Publik
yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan mandat publik.
Reses sebagai jembatan wakil rakyat dan masyarakat
Dalam sambutannya, Hendro Susilo menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung suara rakyat.
“Reses ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Semua masukan, keluhan, dan usulan dari warga akan kami catat dan perjuangkan di DPRD,” ujar Hendro.
Warga Desa Tulusrejo menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan jalan desa, peningkatan dukungan untuk sektor pertanian, hingga penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Aspirasi ini mencerminkan persoalan riil yang dihadapi masyarakat pedesaan di banyak daerah Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, fungsi DPRD bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan anggaran dan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena itu, pengawasan terhadap kinerja wakil rakyat menjadi penting, sebagaimana tergambar dalam berbagai pengungkapan kasus nasional melalui:
Peta Besar OTT KPK di Indonesia: Dari Pajak hingga Kepala Daerah, Begini Wajah Korupsi yang Terbongkar
yang menunjukkan bahwa pengawasan publik menjadi kunci agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Apresiasi pemerintah desa dan suara warga
Lurah Tulusrejo Abdul Rohim menyampaikan apresiasi atas kehadiran Hendro Susilo yang turun langsung ke desa.
“Kami berterima kasih atas perhatian dari Pak Hendro. Kehadiran beliau memberi semangat bagi warga dan membuka ruang dialog langsung dengan wakil rakyat,” ungkapnya.
Bagi warga, kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung ini penting agar kebutuhan desa tidak hanya berhenti sebagai laporan tertulis, tetapi benar-benar diperjuangkan di tingkat kebijakan.
Keterlibatan DPRD dalam mengawal program-program masyarakat juga berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan publik. Ketika pengawasan lemah, berbagai program bantuan dan subsidi rawan tidak tepat sasaran, seperti yang pernah terjadi dalam kasus:
Skandal Pupuk Subsidi di Pelalawan – Riau: Cermin Rapuhnya Tata Kelola Subsidi dan Ujian Ketahanan Pangan Nasional
yang menjadi pelajaran penting bagi semua daerah, termasuk Purworejo, agar kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
Harapan tindak lanjut dan pengawasan publik
Kegiatan reses ini ditutup dengan dialog terbuka dan penyerahan aspirasi secara tertulis agar dapat dibahas dalam program kerja DPRD Kabupaten Purworejo. Warga berharap agar hasil reses tidak berhenti pada pencatatan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran nyata.
Reses bukan hanya rutinitas politik, melainkan momentum untuk menguji sejauh mana wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Partisipasi aktif warga dan pengawasan media menjadi faktor penting agar aspirasi masyarakat tidak menguap di tengah proses birokrasi.
✍️ Edvin Riswanto | detikreportase.com | Purworejo – Jawa Tengah
DETIKREPORTASE.COM : Aspirasi Rakyat, Kebijakan Daerah, Demokrasi Substantif
