Pekerjaan Dini Hari di Tengah Kondisi Jalan Masih Basah
SUBANG | DETIKREPORTASE.COM – Proyek rekonstruksi jalan pada ruas Jalancagak–Batas Purwakarta, Kabupaten Subang, menjadi perhatian publik setelah pekerjaan pengaspalan tetap berlangsung pada malam hari dalam kondisi jalan yang masih basah usai diguyur hujan. Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan nilai mencapai Rp12,6 miliar lebih ini dikerjakan oleh sebuah perusahaan lokal berinisial **CV BSA**.Pantauan masyarakat yang melintas di lokasi mendapati adanya aktivitas penghamparan hotmix ketika kondisi cuaca dinilai belum ideal untuk pekerjaan aspal. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai mutu hasil pekerjaan, mengingat pengaspalan pada media yang belum benar-benar kering dapat memengaruhi daya rekat, struktur lapisan, dan ketahanan jalan dalam jangka panjang.
Warga sekitar mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut terjadi beberapa kali pada malam hari. Mereka mempertanyakan mengapa pekerjaan tetap dipaksakan meski kondisi tidak mendukung.
“Saya lihat masih basah sisa hujan, tapi alat berat sudah jalan. Takutnya nanti cepat rusak lagi jalannya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Mengabaikan Instruksi Gubernur Terkait Pelarangan Pengaspalan Malam Hari
Selain soal kondisi basah, publik juga menyoroti adanya dugaan pengabaian instruksi Gubernur Jawa Barat kala itu, **Dedi Mulyadi**, yang menegaskan larangan pengaspalan malam hari di wilayah Jabar. Instruksi tersebut dikeluarkan karena cuaca malam hari, terutama di daerah berkontur pegunungan seperti Subang, lebih lembap, lebih dingin, dan sering berkabut sehingga dikhawatirkan memengaruhi kualitas pengerjaan hotmix.Dalam instruksi tersebut terdapat beberapa poin penting, antara lain:
Waktu kerja ideal dianjurkan pada pukul 09.00–15.00 WIB agar suhu permukaan jalan lebih stabil.
Dinas Bina Marga diminta melakukan koordinasi intensif dengan Satlantas setempat untuk memastikan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung.
Pengecualian hanya diberikan untuk kondisi darurat, itupun harus melalui prosedur ketat serta izin resmi.
Masyarakat diimbau untuk turut mengawasi serta diperbolehkan menegur bila terdapat kegiatan pengaspalan malam hari tanpa dasar izin yang jelas.
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan instruksi tersebut. Pekerjaan diduga tetap berlangsung pada malam hari tanpa rambu darurat yang memadai, tanpa kehadiran pengawas teknis lengkap, serta tanpa adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Minim Pengawasan dan Indikasi Ketidakpatuhan Terhadap Prosedur Lapangan
Dalam proses pelaksanaan proyek, tim detikreportase.com mendapati hanya terdapat dua konsultan pengawas yang berada di lokasi tanpa didampingi petugas resmi dari Dinas terkait. Salah satu konsultan bahkan mengaku telah menyampaikan teguran agar pekerjaan malam hari dihentikan karena kondisi jalan basah, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh pihak pelaksana.Selain itu, pekerja terlihat melakukan pengaspalan tanpa perlengkapan keselamatan standar atau Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Padahal, pekerjaan pengaspalan merupakan pekerjaan berisiko tinggi yang melibatkan panas ekstrem, aspal cair, alat berat, hingga paparan bahan kimia.
Seorang warga mengatakan bahwa beberapa pekerja hanya memakai pakaian kerja biasa tanpa perlengkapan keselamatan yang seharusnya diwajibkan.
“Keliatannya seperti buru-buru, pekerjanya pun tidak lengkap APD-nya. Kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung?” ungkap warga lainnya.
Minimnya pengawasan dan ketidakhadiran aparat pengawas lapangan dari dinas membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai pengendalian mutu serta penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di proyek dengan anggaran besar tersebut.
Standar APD Wajib yang Diduga Tidak Diterapkan di Lapangan
Dalam standar pekerjaan pengaspalan, seluruh pekerja diwajibkan menggunakan APD lengkap, di antaranya:
– Helm keselamatan
– Rompi reflektif (*safety vest*)
– Sepatu keselamatan (*safety boots*)
– Sarung tangan tahan panas atau bahan kimia
– Kacamata pelindung (*goggles*)
– Masker respirator
– Pakaian kerja lengan panjang atau *coverall*
– Pelindung telinga (*earplug* atau *earmuff*) Selain APD personal, pelaksana pekerjaan wajib menyediakan rambu keselamatan, lampu peringatan, safety line, hingga alat komunikasi untuk memastikan keselamatan pengguna jalan maupun pekerja proyek.
Tidak terlihatnya sebagian besar perlengkapan tersebut di lokasi menimbulkan dugaan bahwa tahapan K3 belum diterapkan secara menyeluruh. Bila benar demikian, hal ini tidak hanya membahayakan pekerja, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan proyek pemerintah yang mewajibkan penerapan K3 sebagai syarat administrasi dan teknis.
Masyarakat Minta Pemerintah Provinsi dan APH Menindaklanjuti Temuan
Kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas konstruksi dan keselamatan kerja membuat mereka berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga melakukan pemeriksaan menyeluruh. Masyarakat juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menelusuri apakah terdapat pelanggaran prosedur pekerjaan, termasuk soal waktu pengerjaan, kualitas pelaksanaan, serta keselamatan buruh.Warga berharap jalan yang dikerjakan dengan anggaran besar dapat digunakan dalam jangka waktu lama, bukan cepat rusak karena ketidaksesuaian proses pengerjaan.
DetikReportase.com masih berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak pelaksana, konsultan, dan Dinas terkait untuk menjaga pemberitaan tetap berimbang sesuai kaidah jurnalistik. Semua pihak yang disebutkan terbuka untuk memberikan keterangan demi memastikan informasi yang akurat kepada publik.
✍️ Andum Subekti | detikreportase.com | Subang – Jawa Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Pembangunan, Menjaga Transparansi
