Relawan Kritik Pedas Kebijakan Kabinet, Soroti Konflik Kepentingan
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM – Polemik mengenai **rangkap jabatan di tubuh kabinet Prabowo-Gibran** terus memanas. Sejumlah wakil menteri yang ditunjuk menjadi komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sorotan tajam dari publik—termasuk dari **Tunas Prabowo 08**, organisasi relawan militan yang turut mengantarkan kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu pada Pemilu 2024.Cut Nurlaila, juru bicara nasional Tunas Prabowo 08, menyampaikan keprihatinan serius terhadap fenomena rangkap jabatan ini. Ia secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan praktik tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penurunan kinerja pemerintahan.
> “Ini bukan sekadar kritik, tapi refleksi dari suara akar rumput yang dulu berjuang keras memenangkan Prabowo-Gibran. Kami ingin pemerintahan ini bersih dan fokus, bukan malah tumpang tindih kepentingan,” tegas Nurlaila.
Konflik Kepentingan Mengintai, Kinerja Dikhawatirkan Menurun
Tunas Prabowo 08 menyoroti bahwa jabatan ganda sebagai wakil menteri dan komisaris BUMN **bukan hanya tak etis, tapi juga rawan konflik kepentingan**. Seorang pejabat publik yang memiliki posisi strategis dalam kementerian sekaligus mengontrol kebijakan korporasi negara bisa saja mengambil keputusan yang **berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok**, bukan rakyat.“Bagaimana publik bisa percaya pada integritas kebijakan jika pejabatnya merangkap dua kepentingan sekaligus?” ucap Rusli, Ketua DPC Tunas Prabowo 08 Jeneponto, kepada media.
Selain itu, pembagian fokus dan energi untuk dua jabatan penting dikhawatirkan justru akan membuat kinerja dua-duanya tidak maksimal. Wakil menteri yang seharusnya memprioritaskan urusan negara bisa saja terganggu oleh beban dan agenda bisnis di BUMN.
Efisiensi atau Kepentingan Terselubung?
Pendukung rangkap jabatan berargumen bahwa pelibatan wakil menteri sebagai komisaris merupakan bentuk optimalisasi sumber daya manusia yang sudah berpengalaman. Mereka dinilai memiliki kapasitas dan jaringan untuk mendorong BUMN lebih kompetitif. Namun, **argumen ini tak bisa berdiri sendiri tanpa pengawasan ketat dan transparansi total.**“Kalau memang untuk efisiensi, mana audit kinerjanya? Mana transparansinya? Jangan sampai rakyat cuma disuguhi narasi, tapi praktiknya penuh akal-akalan,” kritik Nurlaila.
Tunas Prabowo 08 menegaskan, perjuangan relawan selama kampanye bukan untuk melegitimasi kepentingan elite, melainkan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak pada rakyat. Mereka merasa pengangkatan rangkap jabatan ini justru bertolak belakang dengan semangat perubahan yang dijanjikan.
Desakan: Stop Rangkap Jabatan, Jaga Kepercayaan Publik
Dalam pernyataan akhirnya, Tunas Prabowo 08 menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk **segera mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh**, sekaligus mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok relawan.> “Kami tidak ingin kemenangan ini ternodai oleh keputusan-keputusan yang memicu keraguan publik. Presiden Prabowo harus berpihak pada rakyat, bukan pada kenyamanan segelintir pejabat,” ujar Rusli.
Organisasi ini juga mendorong pemerintah untuk membentuk sistem pengawasan independen terhadap para pejabat yang merangkap jabatan, serta membuat regulasi yang tegas untuk mencegah konflik kepentingan.
Bagi relawan dan publik yang telah menaruh harapan besar pada kepemimpinan Prabowo-Gibran, isu ini menjadi uji integritas awal yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Tanpa itu, kepercayaan publik bisa terkikis bahkan sebelum masa pemerintahan berjalan satu tahun.
✍️ Tim | detikreportase.com | Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Pemerintahan Bersih Tak Bisa Dibangun di Atas Jabatan Rangkap dan Konflik Kepentingan
