BeritaKalimantan Barat

PWK dan BPBN Dukung Program Strategis Pemprov Kalbar: Mampukah Ini Mendorong IPM dan Daya Saing Daerah?

516
×

PWK dan BPBN Dukung Program Strategis Pemprov Kalbar: Mampukah Ini Mendorong IPM dan Daya Saing Daerah?

Sebarkan artikel ini
Ketua PWK Kalbar Verry Liem dan Ketua BPBN Kalbar Yan Lipan memberikan dukungan terhadap program pembangunan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak
Ketua Persatuan Wartawan Kalbar (PWK) Verry Liem bersama Ketua Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Kalbar Yan Lipan saat berdiskusi membahas dukungan terhadap program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (12/02/2026).

Sinergi Pers, Ormas, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

PONTİANAK, KALBAR – DETİKREPORTASE.COM | Dukungan terhadap arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan semakin menguat. Kali ini datang dari dua elemen strategis masyarakat sipil: Persatuan Wartawan Kalbar (PWK) dan Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Kalimantan Barat.

Ketua PWK, Ali Muhamad atau yang akrab disapa Verry Liem, menyampaikan apresiasi terhadap fokus kebijakan Pemprov Kalbar yang menempatkan pendidikan, infrastruktur, dan pembangunan SDM sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Menurutnya, perluasan Program Paket C sebagai instrumen peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan langkah konkret dalam menekan angka putus sekolah tingkat SMA dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah. Dengan memperluas akses melalui Paket C, pemerintah sedang menyiapkan generasi Kalbar yang lebih kompetitif dan produktif,” ujar Verry saat berdiskusi dengan Ketua BPBN Kalbar, Yan Lipan, Kamis (12/02/2026).

Kebijakan publik di sektor pendidikan, penganggaran daerah, serta tata kelola pemerintahan juga tidak terlepas dari kerangka hukum nasional yang mengatur tanggung jawab pejabat publik dan lembaga negara.

Landasan hukumnya dapat dipahami melalui:
👉 https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/

 

Infrastruktur, IPM, dan Arah Baru Pembangunan Kalbar

Selain sektor pendidikan, PWK juga menilai pembangunan infrastruktur strategis seperti Jembatan Kapuas 3, Pontianak Outer Ring Road, serta akses jalan menuju Pelabuhan Kijing sebagai pengungkit penting bagi konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat.

Menurut Verry, infrastruktur tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi bagi distribusi logistik, investasi, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Apresiasi yang sama disampaikan Ketua BPBN Kalbar, Yan Lipan. Ia menilai berbagai program Pemprov Kalbar mencerminkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Peningkatan IPM melalui pendidikan, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal adalah fondasi menuju Kalbar yang mandiri dan berdaya saing. Ini langkah strategis yang patut kita dukung bersama,” tegas Yan Lipan.

Ia juga menyoroti inovasi pemanfaatan limbah bauksit untuk program gentengisasi sebagai contoh pembangunan berkelanjutan yang memadukan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Di tingkat nasional dan global, pemanfaatan data dan kecerdasan buatan (AI) semakin menentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam perencanaan pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi daerah. Konteks ini relevan dengan pembangunan Kalbar.

Simak analisisnya di:
👉 https://detikreportase.com/gemini-ai-mengubah-dunia-kerja-di-jakarta-ancaman-atau-peluang-bagi-pekerja-indonesia/

 

Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

BPBN dan PWK menilai penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta pelaksanaan program Gema Membangun Desa sebagai bukti kehadiran negara dalam mempercepat pembangunan dari akar rumput.

Dengan dukungan APBD 2026 sebesar Rp6,22 triliun, berbagai program prioritas tersebut semakin mempertegas arah besar pembangunan Kalimantan Barat menuju daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

 

Masyarakat Sipil sebagai Penjaga Arah Pembangunan

Dukungan PWK dan BPBN terhadap kebijakan Pemprov Kalbar menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontrol sosial, partisipasi pers, dan peran aktif organisasi masyarakat.

Jika sinergi ini terus terjaga, maka visi “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” bukan sekadar slogan, melainkan arah nyata menuju provinsi yang kuat secara ekonomi, unggul dalam SDM, dan stabil secara sosial.

✍️ Slamet | detikreportase.com | Pontianak – Kalbar

DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Demokrasi, Hukum, dan Pembangunan Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250