Diskusi publik sebagai penguatan gerakan antikorupsi
BALIKPAPAN | DETIKREPORTASE.COM – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kalimantan Timur berlangsung hangat dan penuh gagasan kritis. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Balikpapan bersama DPD Kalimantan Timur menggelar Diskusi Publik bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” pada Kamis, 11 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi yang menegaskan kembali bahaya laten korupsi sekaligus pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat dalam perlawanan yang berkelanjutan.Kegiatan dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Franata Filipus Sembiring, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Timur. Turut hadir Ketua Umum DPP LAKI Burhanuddin Abdullah, Sekjen LAKI Meta Indah Budhiarti, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra, jajaran DPC LAKI se-Kaltim, unsur Forkopimda, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta berbagai undangan.
Perwakilan LAKI dari Balikpapan, Samarinda, Penajam, dan Bontang juga memadati ruang diskusi, menambah kuatnya semangat kolektif dalam agenda ini.
Oki M. Alfiansyah: Semangat antikorupsi harus digaungkan setiap hari
Ketua DPC LAKI Balikpapan, Oki M. Alfiansyah, menegaskan bahwa diskusi publik ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk konsistensi gerakan akar rumput untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.“Kegiatan ini tujuannya memberikan semangat dan edukasi kepada publik tentang bahaya laten korupsi. Kita juga mengingatkan pejabat bahwa korupsi masih ada di sekitar mereka. Semangat antikorupsi tidak boleh hanya muncul saat Hakordia, tapi harus digaungkan setiap hari,” ujarnya.
Oki mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan KPK, Kapolda, dan Kejati Kaltim untuk hadir. Namun KPK berhalangan hadir karena agenda Rakernas serta peringatan Hakordia yang dilaksanakan di Yogyakarta.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran.
“Pesan kami, jangan pernah lemah atau mundur dalam kampanye antikorupsi. Kepada pejabat, kami ingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena praktik korupsi bisa terjadi di sekitar mereka,” tegasnya.
Pemprov Kaltim: Korupsi persoalan moral dan masa depan bangsa
Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Arih Sembiring menyampaikan bahwa peringatan Hakordia harus menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat integritas bangsa.“Momentum ini penting untuk mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya urusan hukum, tetapi juga urusan moral dan masa depan bangsa. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan budaya, hadir di ruang seni, pendidikan, dan ruang publik,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah LAKI yang dianggap menjadi ormas dengan aktivitas nyata di tingkat masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan media.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan apresiasi kepada LAKI yang konsisten mempromosikan nilai antikorupsi dan membangun kesadaran publik. Ini tanggung jawab kolektif kita semua,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Arih juga menyampaikan pesan agar organisasi kemasyarakatan berani mengajukan dukungan pendanaan secara resmi ke pemerintah.
“Kalau tidak diminta, bagaimana bisa diberi? Ini kegiatan mulia. Silakan ajukan proposal ke pemerintah. Tapi jangan pakai saya,” katanya sambil tersenyum, yang disambut tawa para peserta.
Ketua Umum DPP LAKI: 18 tahun berjuang tanpa dana negara
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanuddin Abdullah, memberikan paparan yang memantik semangat peserta. Ia menjelaskan bahwa sejak berdiri pada 2007, LAKI tetap teguh pada prinsip kemandirian dalam berjuang melawan korupsi.“Selama 18 tahun saya memimpin, LAKI tidak pernah menerima dana APBN maupun APBD. Kita hidup dari gotong royong dan unit usaha. Silakan cek, tidak ada dana negara yang masuk ke LAKI,” tegasnya.
Burhanuddin menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi sukses hanya jika tiga pilar utama bersinergi: masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
“Tanpa kolaborasi tiga pihak ini, mustahil kita memerangi korupsi. Jadikan pemerintah, aparat hukum, dan organisasi lain sebagai mitra dalam perjuangan,” ujarnya.
Di hadapan para peserta, ia kembali menegaskan komitmen pribadinya yang tidak pernah goyah meski menghadapi berbagai risiko.
“Saya pertaruhkan nyawa saya untuk melawan korupsi. Saya tidak takut. Ini perintah Allah dan perintah konstitusi. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut menghadapi korupsi,” serunya yang disambut tepuk tangan panjang.
Gerakan antikorupsi harus menjadi budaya, bukan agenda tahunan
Diskusi Publik Hakordia 2025 ini menghadirkan pandangan kritis dari berbagai elemen masyarakat. Para peserta sepakat bahwa gerakan antikorupsi tidak boleh terjebak dalam pendekatan seremonial, tetapi harus dihidupkan sebagai budaya yang tumbuh dalam keseharian.LAKI Kaltim menegaskan akan terus melakukan edukasi, sosialisasi, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Melalui agenda reguler di berbagai kabupaten dan kota, organisasi ini berupaya menjaga kesadaran publik tetap terjaga.
Dengan kehadiran pemerintah, mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat integritas di Kalimantan Timur serta mendorong langkah nyata dalam memerangi korupsi di akar masalahnya.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Balikpapan – Kalimantan Timur
DETIKREPORTASE.COM : Gerakan Antikorupsi, Pengawasan Publik, dan Integritas Bangsa
