Sinergi fiskal pusat–daerah diperkuat lewat Coretax
KETAPANG – KALIMANTAN BARAT | DETIKREPORTASE.COM — Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang serius menopang ketahanan fiskal nasional. Hal ini tercermin dalam audiensi resmi antara Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si dengan jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang pada Senin (25/1/2026) di Pendopo Bupati.
Pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari strategi besar penguatan sinergi pusat–daerah dalam menjaga penerimaan pajak nasional. Di tengah tekanan ekonomi global, transisi digital, dan berlakunya sistem hukum baru, daerah menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah pajak tercatat dan masuk ke kas negara.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax, sebuah platform digital yang dirancang untuk menutup celah kebocoran, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Bagi Ketapang yang memiliki potensi besar dari sektor perkebunan, pertambangan, jasa, dan perdagangan, keberhasilan Coretax berarti bertambahnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan meningkatnya ruang fiskal daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan.
Ketika pajak daerah menentukan kekuatan APBN nasional
Dalam sistem fiskal Indonesia, pajak yang dipungut di daerah tidak berhenti di pusat. Sebagiannya kembali ke daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil. Karena itu, setiap peningkatan kepatuhan pajak di Ketapang akan berdampak langsung terhadap:
Kesehatan APBN nasional
Besaran transfer ke daerah
Kualitas pembangunan dan pelayanan publik
Inilah sebabnya pajak tidak boleh lagi dipahami sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Dalam kerangka hukum terbaru, hal ini juga diperkuat oleh berlakunya KUHP Baru yang memperluas tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran keuangan negara, termasuk di sektor fiskal.
Baca selengkapnya:
KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Apa Dampaknya bagi Kehidupan Warga?
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Bupati Ketapang: pajak adalah investasi masa depan daerah
Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa kepatuhan pajak bukan beban, melainkan investasi jangka panjang bagi daerah.
“Melalui kepatuhan pajak dan pemanfaatan sistem perpajakan yang semakin modern, kita berkontribusi langsung dalam meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh Wajib Pajak di Ketapang untuk segera mengaktifkan akun Coretax dan melaporkan SPT Tahunan 2025 tepat waktu, dengan batas akhir:
Wajib Pajak Orang Pribadi: 31 Maret 2026
Wajib Pajak Badan: 30 April 2026
Di tengah upaya nasional menutup kebocoran fiskal dan mencegah korupsi, kepatuhan pajak menjadi salah satu bentuk partisipasi publik paling konkret.
Terkait pengawasan fiskal:
Peta OTT KPK: Daftar Daerah dan Pejabat yang Terjaring Operasi Tangkap Tangan
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Ketapang dan arah baru tata kelola fiskal nasional
Langkah Ketapang memperkuat sinergi dengan KPP Pratama menunjukkan bahwa daerah tidak boleh lagi hanya menjadi objek penerima anggaran, tetapi harus menjadi aktor aktif dalam menjaga kesehatan fiskal negara.
Dalam ekosistem baru ini:
Digitalisasi pajak menutup ruang manipulasi
Pelaporan menjadi lebih transparan
Penegakan hukum fiskal makin kuat
Ketika semua itu berjalan bersamaan, maka APBN tidak lagi rapuh, dan daerah seperti Ketapang akan merasakan dampak langsung dalam bentuk pembangunan berkelanjutan.
Sebagaimana berbagai kasus penyimpangan anggaran dan pengadaan yang sering mencuat ke publik, pajak yang sehat adalah benteng pertama melawan penyalahgunaan uang negara.
Pelajaran penting tata kelola anggaran:
Skandal Pupuk Subsidi di Pelalawan – Riau: Cermin Rapuhnya Tata Kelola Subsidi dan Ujian Ketahanan Pangan Nasional
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
Audiensi antara Bupati Ketapang dan KPP Pratama bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan bagian dari arsitektur besar reformasi fiskal nasional yang kini bergerak menuju sistem digital, transparan, dan berbasis kepatuhan hukum.
Ketika warga Ketapang patuh pajak, maka: APBN kuat → DBH naik → Ketapang berkembang → kesejahteraan meningkat.
Itulah rantai logis pembangunan dari daerah ke pusat yang sedang dibangun hari ini.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Pajak, APBN, dan Masa Depan Daerah
