Warga Pulau Maya Hidup dalam Gelap
Kayong Utara, Kalimantan Barat – Harapan masyarakat Pulau Maya untuk menikmati penerangan yang layak kembali pupus. Selama bertahun-tahun, warga di Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, terus bergelut dengan kondisi listrik yang tak kunjung normal. Sejak awal tahun, **pemadaman bergilir** kian sering terjadi, membuat masyarakat hanya bisa menikmati listrik beberapa jam di malam hari. Ironisnya, Pulau Maya bukanlah wilayah baru dalam persoalan ini. Sudah tiga tahun berlalu sejak pertemuan antara warga dan pihak legislatif daerah, namun janji-janji PLN dan pemerintah belum sepenuhnya ditepati. Di tengah arus modernisasi yang menuntut kemajuan digital dan produktivitas, warga Pulau Maya justru masih hidup dalam kegelapan.
Kasrin, tokoh masyarakat sekaligus koordinator gerakan warga peduli Pulau Maya, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kondisi tersebut.
> “Kami merasa keadilan sosial tidak kami rasakan. Di kota, listrik menyala siang dan malam. Di Pulau Jawa energi berlimpah. Tapi kami di sini, warga Indonesia juga, tetap hidup susah payah meski sama-sama membayar pajak,” ujarnya dengan nada tegas, Rabu (22/10/2025).
Janji Manis yang Tak Kunjung Ditepati
Tiga tahun lalu, warga Pulau Maya sempat melakukan **audiensi dengan DPRD Kayong Utara**, memperjuangkan hak dasar mereka terhadap listrik yang stabil. Pertemuan tersebut menghasilkan **empat poin kesepakatan** penting:
1. Penambahan satu unit mesin serep di PLN Tanjung Satai.
2. Pemasangan jaringan listrik di wilayah Trans Kepuyu dan Trans Sukabaru.
3. Penyediaan listrik siang hari, khusus pada hari Jumat dan Minggu.
4. Pembangunan **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)** untuk menunjang kebutuhan siang hari. Namun, dari keempat kesepakatan itu, hanya satu yang terealisasi—penyediaan listrik pada Jumat dan Minggu. Itu pun hanya menyala hingga pukul 10.00 pagi, setelah itu warga kembali tenggelam dalam gelap.
“Sudah tiga tahun kami menunggu, tapi tak ada perubahan. Kami hanya ingin listrik menyala seperti warga di tempat lain. PLN tidak boleh diam saja. Ini hak rakyat,” tambah Kasrin dengan raut kecewa.
Ancaman Aksi Besar dan Desakan Audiensi Ulang
Kekecewaan warga kini mulai berubah menjadi tekad untuk bertindak. Dalam waktu dekat, masyarakat Pulau Maya berencana **mengirim surat audiensi baru** dengan jumlah massa yang lebih besar untuk mendesak DPRD segera memanggil pihak PLN. Audiensi kali ini disebut akan dihadiri **perwakilan dari lima desa** di Kecamatan Pulau Maya. Menurut Kasrin, langkah ini bukan sekadar protes, tetapi bentuk perjuangan agar pemerintah dan PLN tidak terus abai terhadap hak dasar masyarakat.
> “Kami tidak ingin konflik, tapi kami juga tidak bisa terus diam. Kalau perlu, kami akan turun ramai-ramai ke kantor PLN. Kami ingin kepastian, bukan janji,” tegasnya.
Warga berharap audiensi besar-besaran nanti bisa memantik perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Sebab, menurut mereka, listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan soal keberlanjutan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
“Anak-anak belajar malam hari pakai lampu minyak. UMKM tidak bisa berproduksi siang hari. Bahkan, fasilitas kesehatan sering terganggu saat listrik padam. Ini bukan hanya ketidaknyamanan—ini ketimpangan,” ujar salah satu warga Desa Kepuyu yang ikut dalam rapat persiapan audiensi.
PLTS Terlantar dan Keadilan Energi yang Dipertanyakan
Salah satu isu paling disorot oleh masyarakat adalah lambatnya **realisasi pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)** di Pulau Maya. Padahal, proyek ini telah disurvei sejak tiga tahun lalu dan dijanjikan akan segera dikerjakan. Hingga kini, belum ada kejelasan kapan proyek tersebut akan dimulai. Masyarakat menilai, pembangunan PLTS seharusnya bisa menjadi solusi cepat bagi daerah kepulauan seperti Pulau Maya, mengingat akses bahan bakar untuk mesin diesel seringkali terbatas dan mahal. Namun, hingga kini, tak ada tanda-tanda aktivitas pembangunan di lapangan.
“Kami sudah dengar berkali-kali soal PLTS. Bahkan petugas PLN pernah survei lokasi. Tapi semua hilang begitu saja tanpa kabar. Kalau janji tinggal janji, itu sama saja mempermainkan nasib rakyat,” ujar warga lainnya.
Bagi masyarakat Pulau Maya, janji-janji pemerintah yang tak ditepati terasa seperti bentuk pengingkaran terhadap makna kemerdekaan energi yang seharusnya dinikmati oleh semua warga negara. Mereka menuntut agar pemerintah daerah, DPRD, dan PLN duduk bersama mencari solusi konkret dan menjelaskan mengapa proyek tersebut terhenti.
Kasrin menegaskan, perjuangan masyarakat Pulau Maya bukan hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketimpangan pelayanan publik.
> “Dulu, program listrik masuk desa jadi kebanggaan nasional. Tapi di sini, kami seperti tak dianggap. Padahal kami juga Indonesia. PLN tidak boleh punya alasan untuk tidak menjalankan program itu,” katanya dengan penuh emosi.
Menunggu Jawaban dan Aksi Nyata
Kini, seluruh mata masyarakat Pulau Maya tertuju pada langkah PLN dan DPRD Kayong Utara. Warga berharap dalam waktu dekat akan ada **pertemuan resmi dan tindak lanjut nyata** dari pihak terkait. Beberapa tokoh masyarakat bahkan telah menyiapkan dokumen dan bukti surat kesepakatan lama yang dulu pernah diteken dalam audiensi tiga tahun lalu. Mereka ingin memastikan bahwa sejarah perjuangan warga tidak terhapus oleh janji politik dan birokrasi.
Masyarakat juga berharap agar isu listrik di Pulau Maya menjadi perhatian pemerintah provinsi hingga pusat, karena menyangkut pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi daerah kepulauan.
> “Kami tidak menuntut mewah, kami hanya ingin terang. Hidup di pulau itu sudah sulit, jangan ditambah dengan kegelapan yang dibuat manusia,” tutup Kasrin, yang kini menjadi simbol suara perlawanan masyarakat Pulau Maya.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Kayong Utara – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Suara Rakyat Daerah, Cermin Keadilan Energi
