Komitmen Pemerintah di Bumi Sepucuk Nipah
TANJAB TIMUR | DETIKREPORTASE.COM – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, **Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi** menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam menguatkan kembali semangat dan peran kawasan transmigrasi. Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya **Gubernur Jambi Al Haris**, **Wakil Bupati Tanjab Timur Muslimin Tanja**, jajaran Forkopimda, dan elemen masyarakat.Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat, antara lain terkait rehabilitasi tanggul dan irigasi, bantuan permodalan usaha, revitalisasi kawasan kota terpadu, serta peningkatan sarana pendidikan.
“Transmigrasi di Tanjab Timur dimulai sejak 1967, awalnya hanya sekitar 50 kepala keluarga. Kini sudah mencapai 1.895 KK yang tersebar di 6 kecamatan dan 24 desa,” ujar Bupati Dillah.
Ia juga menegaskan bahwa para keturunan transmigran telah menyatu dan berkembang bersama warga lokal. “Mereka kini sudah menjadi tokoh masyarakat, anggota DPRD, bahkan kepala daerah,” ungkapnya.
Transmigrasi sebagai Pilar Pembangunan Daerah
Wamen Viva Yoga memberikan apresiasi atas kemajuan dan integrasi warga transmigran di Tanjab Timur. Menurutnya, program transmigrasi merupakan bagian penting dalam membentuk wajah Indonesia seperti yang terlihat saat ini.> “Transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan bahkan 3 provinsi,” ujar Viva Yoga dalam pidatonya.
Ia menyebut bahwa kabupaten seperti Tanjab Timur tidak lepas dari kontribusi besar program transmigrasi, dan ini menjadi bukti bahwa transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Di Provinsi Jambi sendiri, transmigrasi tersebar di 8 kabupaten dan 18 kawasan dari total 619 kawasan di seluruh Indonesia. “Banyak kawasan transmigrasi kini menjadi kota dan pusat ekonomi baru yang bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.
Era Baru Transmigrasi: Kolaboratif dan Inklusif
Dalam kepemimpinan Presiden **Prabowo Subianto**, menurut Viva Yoga, program transmigrasi memasuki paradigma baru. Pemerintah tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan melalui pendekatan kolaboratif antar-kementerian.> “Bapak Presiden membentuk kabinet besar agar bisa mengelola wilayah Indonesia yang luasnya setara dengan 27 negara di Eropa. Untuk itu, semua program transmigrasi harus berkoordinasi dengan kementerian lain seperti PU, Perhubungan, ATR/BPN, Pertanian, dan Kehutanan,” tuturnya.
Ia menegaskan, Kementerian Transmigrasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap warga transmigran, tapi juga seluruh masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan senilai Rp2,1 miliar kepada Kabupaten Tanjab Timur untuk mendukung berbagai kebutuhan pengembangan transmigrasi dan infrastruktur pendukungnya.
SHM dan Penyelesaian Konflik Lahan Jadi Prioritas
Salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan **lahan dan legalitas tanah** yang selama ini menjadi sumber konflik dan ketidakpastian bagi warga transmigran.> “Kami sudah berhasil menaikkan status tanah transmigran menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Sukabumi sebanyak 1.200 KK. Hal serupa juga telah dilakukan di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur,” ujar Viva.
Dirinya menegaskan bahwa pemberian SHM bukan hanya sekadar legalitas, melainkan merupakan alat perjuangan warga negara. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Kementerian Transmigrasi, yang mengamanatkan agar seluruh kawasan hutan yang berada dalam wilayah transmigrasi harus dikeluarkan dari status kawasan hutan.
> “Kesimpulan rapat ini telah menjadi produk hukum yang wajib dipatuhi seluruh kementerian dan lembaga,” tegas Wamen asal Lamongan itu.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila masih ada persoalan lahan, tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, atau konflik dengan korporasi dan pemerintah daerah, masyarakat bisa langsung melapor ke Kementerian Transmigrasi.
> “Kami siap bantu dan selesaikan segera. Karena lahan bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber penghidupan dan masa depan,” tutupnya.
Kunjungan ini menjadi harapan baru bagi warga transmigran di Tanjab Timur, sekaligus momentum untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah yang selama ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerataan pembangunan Indonesia.
✍️ Tim | detikreportase.com | Tanjung Jabung Timur – Jambi
DETIKREPORTASE.COM : Transmigrasi Berdaya, Indonesia Merata
