Rapat Kerja Bersama Komisi XI Bahas Anggaran 2026
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM – Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali menggelar **Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI**, Senin (14/07/2025), di Jakarta. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan dan turut didampingi oleh tiga Wakil Menteri Keuangan: **Suahasil Nazara**, **Thomas Djiwandono**, dan **Anggito Abimanyu**.Agenda utama dalam rapat kerja ini adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2026. Dalam pemaparannya, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang responsif, kolaboratif, dan adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam menjawab isu kedaulatan pangan dan energi.
Rapat tersebut juga mengukuhkan prinsip kerja lintas unit dalam semangat #KemenkeuSatu, yang menempatkan sinergi antar eselon I sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan anggaran yang kuat dan berkelanjutan.
Efisiensi, Digitalisasi, dan Disiplin Anggaran
Dalam perumusan rencana anggaran 2026, Kementerian Keuangan memprioritaskan **efisiensi tata kelola dan optimalisasi digitalisasi** proses bisnis. Prinsip **“negative growth” terhadap jumlah SDM** juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari strategi efisiensi jangka panjang.> “Kementerian Keuangan terus menekankan disiplin anggaran dan efisiensi kerja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Digitalisasi bukan hanya alat bantu, tapi menjadi core dalam transformasi birokrasi,” jelas Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Hal ini terlihat dalam konsistensi penerapan sistem kerja berbasis teknologi yang memungkinkan berbagai layanan fiskal dan keuangan negara dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Fokus Strategis 2026: Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kemenkeu untuk mengawal arah pembangunan nasional melalui strategi fiskal yang lebih proaktif. Kerangka kerja strategis tahun depan mengusung tema: “Pengelolaan Fiskal yang Proaktif dan Adaptif untuk Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”
Menurut Menkeu, kedaulatan pangan dan energi bukan lagi sekadar target pembangunan, melainkan fondasi pertahanan ekonomi nasional di tengah krisis global dan ketidakpastian rantai pasok dunia. Oleh karena itu, APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat:
Infrastruktur pertanian dan logistik distribusi pangan,
Investasi pada sumber energi terbarukan dan konservasi,
Dukungan fiskal bagi UMKM, ekonomi kreatif, serta perluasan jangkauan pembiayaan inklusif.
> “Kita perlu anggaran yang bisa bergerak cepat, menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan. Oleh sebab itu, APBN harus punya karakter adaptif dan tetap dalam koridor disiplin fiskal,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Kemenkeu juga mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif dengan menekankan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan daerah tertinggal melalui program transfer ke daerah dan insentif berbasis kinerja.
Semangat Kolaborasi Menuju APBN yang Lebih Tangguh
Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran tidak bisa dilakukan secara sektoral. Prinsip **kerja kolaboratif antareselon I**, termasuk dengan lembaga luar Kemenkeu, menjadi kata kunci dalam menyukseskan pelaksanaan APBN 2026.> “#KemenkeuSatu bukan slogan, tapi sistem kerja yang mengedepankan integrasi dan kecepatan. Semua unit harus saling menguatkan dan menyesuaikan ritme kerja,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.
Kemenkeu juga menyatakan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas publik melalui pelaporan berbasis outcome, bukan hanya output. Hal ini penting agar alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar formalitas administratif.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XI DPR RI memberikan sejumlah catatan strategis terkait keberlanjutan pembiayaan pembangunan, penguatan basis penerimaan negara, dan keberpihakan pada program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Menuju Indonesia yang Adil dan Makmur
Di penghujung rapat, Kemenkeu menyampaikan tekad untuk terus mengawal **APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif, dan berpihak pada rakyat**. Dengan mengedepankan kolaborasi, efisiensi, serta transformasi digital yang berkelanjutan, Kemenkeu siap menjadikan APBN 2026 sebagai instrumen utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.> “Kami percaya, fondasi fiskal yang sehat, birokrasi yang efisien, dan semangat kolaboratif adalah syarat utama bagi tercapainya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas pernyataan tertulis Kemenkeu kepada media.
Rapat kerja ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga arah kebijakan fiskal yang kuat, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
✍️ Tim | detikreportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Fiskal Tangguh, Indonesia Maju dan Inklusif
