Isu Jaminan Kesehatan Menggema di Jeneponto: PC IMM 2026–2027 Dilantik, Siap Kawal Hak Rakyat dan Kebijakan Daerah
Sebarkan artikel ini
Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Jeneponto periode 2026–2027 saat prosesi pelantikan dan rapat kerja pimpinan di Aula Gedung Aisyiyah Jeneponto, Rabu (4/2/2026).
Pelantikan PC IMM Jeneponto dihadiri Wakil Bupati.
JENEPONTO | DETIKREPORTASE.COM — Momentum pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Jeneponto periode 2026–2027 tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga ruang artikulasi persoalan publik yang mendesak. Di tengah suasana khidmat Tarpim (Pelantikan Pimpinan) dan Rakerpim (Rapat Kerja Pimpinan) di Aula Gedung Aisyiyah Jeneponto, Rabu (4/2/2026), isu jaminan kesehatan dan kesejahteraan rakyat mencuat ke permukaan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, S.H., M.H., yang membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menyebut IMM sebagai mitra kritis yang memiliki posisi strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat.
IMM, sebagai organisasi mahasiswa berbasis nilai keislaman dan intelektualitas, dipandang memiliki peran penting dalam mengawal arah kebijakan daerah, khususnya di wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan, kesehatan, dan akses pendidikan seperti Jeneponto.
Pidato Wada: Data BPJS dan Wajah Kesejahteraan di Jeneponto
Pidato perpisahan atau Pidato Wada dari Ketua Umum Demisioner PC IMM Jeneponto periode 2024–2025, Robi, menjadi salah satu sorotan utama. Dalam orasinya, Robi mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketidakakuratan data desil BPJS yang berdampak langsung pada masyarakat miskin.
Menurutnya, banyak warga kurang mampu justru tersingkir dari sistem jaminan kesehatan akibat kesalahan pendataan. Kondisi ini, kata Robi, berpotensi melanggar hak dasar warga untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Data desil BPJS yang karut-marut menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Jeneponto. Banyak warga miskin yang terlempar dari sistem jaminan kesehatan. Ini adalah rapor merah yang harus kita kawal bersama,” tegas Robi di hadapan forum.
Dalam perspektif hukum, pengabaian terhadap hak-hak dasar warga, termasuk hak atas kesehatan, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi penyelenggara negara.
Melalui KUHP Baru yang mulai berlaku sejak Januari 2026, posisi tanggung jawab pejabat publik dalam memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat kini semakin tegas, termasuk jika terjadi kelalaian yang merugikan warga.
Kepengurusan Baru dan Gerakan Visioner
Usai prosesi pelantikan, Mardianto Salam sebagai Ketua Umum PC IMM Jeneponto periode 2026–2027 menyampaikan Pidato Iftitah yang menegaskan arah baru gerakan IMM.
Ia menyatakan bahwa IMM Jeneponto akan mengusung “Gerakan Visioner dalam Menjawab Tantangan Daerah.” Fokus gerakan akan diarahkan pada isu-isu strategis seperti kemiskinan struktural, lingkungan, literasi, ekonomi kreatif mahasiswa, serta pengawalan kebijakan publik yang lebih berpihak pada masyarakat kecil.
Mardianto menekankan bahwa IMM tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika daerah, melainkan harus hadir sebagai kekuatan intelektual yang mampu memberi solusi berbasis data dan kajian.
IMM, Politik Kebijakan, dan Pola Nasional
Peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik juga perlu dilihat dalam konteks nasional. Berbagai kasus yang terungkap menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi publik seringkali membuka ruang bagi penyimpangan dalam pengelolaan program sosial dan anggaran negara.
Fenomena ini dapat ditelusuri melalui Peta Besar OTT KPK di Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan dan bantuan sosial.
Dalam konteks inilah, IMM Jeneponto menempatkan diri sebagai kekuatan moral yang berupaya mencegah sejak dini potensi penyalahgunaan kebijakan melalui advokasi, kajian, dan gerakan intelektual.
Dukungan DPD IMM dan Muhammadiyah
Ketua DPD IMM Sulawesi Selatan, Adrian Al Fatih, yang hadir melantik pengurus baru, berpesan agar kader IMM Jeneponto tetap menjaga kemurnian ideologi dan independensi gerakan di tengah dinamika politik lokal.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto, H. Khaeruddin Palalo, S.Ag., M.M., menegaskan bahwa IMM merupakan laboratorium kepemimpinan yang harus melahirkan kader-kader berintegritas.
Ia juga mendorong agar sinergi antara IMM dan Muhammadiyah terus diperkuat demi menjaga nilai-nilai dakwah dan keadilan sosial di daerah.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru PC IMM Jeneponto periode 2026–2027, harapan publik kini tertuju pada peran mahasiswa sebagai pengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di tengah tantangan kesejahteraan dan tata kelola pelayanan publik, keberanian IMM untuk bersuara dan bertindak akan menjadi penentu apakah agenda keadilan sosial benar-benar dapat terwujud di Butta Turatea.
✍️ Tim Redaksi | DETIKREPORTASE.COM | Jeneponto – Sulawesi Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Kebijakan dan Hak Rakyat
