Hari Pers Nasional 2026 di Sikka: Bupati Gaungkan Jurnalisme Jujur dan Objektif, Akankah Benar-Benar Dijaga?
Sebarkan artikel ini
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago saat menyampaikan sambutan pada Coffee Morning Pemerintah Kabupaten Sikka yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pers Nasional 2026 bersama Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) di Maumere.
Sinergi Pemkab Sikka dan Aliansi Wartawan Sikka menguatkan peran pers
MAUMERE, KABUPATEN SİKKA, NTT | DETIKREPORTASE.COM — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkai dengan Coffee Morning Pemerintah Kabupaten Sikka pada Senin, 9 Februari 2026, menjadi momentum penguatan peran pers sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial pemerintah daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sikka (AWAS).
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi, wartawan dituntut menyajikan berita secara jujur dan objektif sebagai bentuk tanggung jawab etis dan sosial kepada publik.
Pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah
“Wartawan dalam menyajikan berita harus jujur dan objektif, karena jurnalisme memiliki tanggung jawab etis dan sosial yang besar untuk menyampaikan kebenaran, membangun kepercayaan publik, dan menjaga integritas profesi,” tegas Yoris Kago dalam sambutannya.
Ia juga menandaskan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, selama ini Aliansi Wartawan Sikka telah menjadi mitra strategis Pemkab Sikka dengan memberikan kritik konstruktif serta menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
AWAS: sampah adalah isu martabat daerah
Ketua Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Mario Sina, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sikka yang memilih momentum HPN untuk membangun dialog terbuka melalui Coffee Morning.
“Bagi kami, ini adalah kado terbaik. Sinergitas bukan dibangun di atas kertas formalitas, melainkan di atas meja diskusi seperti ini,” ujar Mario.
Ia menegaskan bahwa tema sentral diskusi adalah persoalan sampah dan strategi penanganannya, yang dinilainya bukan sekadar persoalan kebersihan, tetapi juga martabat daerah. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, AWAS mencatat adanya kerja keras pemerintah melalui program “Jaga Nian Tanah”, namun masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan armada, minimnya partisipasi masyarakat, hingga perlunya edukasi publik yang lebih masif.
Mario juga menegaskan dua komitmen utama pers di Sikka: sebagai mitra strategis dalam menyebarkan informasi edukatif dan sebagai kontrol sosial yang tetap kritis demi kepentingan masyarakat.
Masukan wartawan: fasilitas dan tata kelola sampah
Dalam sesi diskusi terbuka, Ebed de Rosary dari media Mongabay menyoroti sejumlah persoalan konkret, di antaranya mangkraknya gedung dan fasilitas Bank Sampah bantuan Pegadaian di depan Pasar Alok serta alat pengolah sampah dari pemerintah pusat di Dinas Lingkungan Hidup yang disebut tidak berfungsi.
Ebed juga mengkritisi kondisi drainase Kota Maumere yang banyak tersumbat dan tertutup cor beton di kawasan pertokoan, sehingga menyebabkan penumpukan sampah, terutama plastik, setiap kali hujan. Ia mengusulkan pembangunan kolam penampung air hujan di Nelle dan Desa Watugong agar aliran air dari wilayah tinggi tidak langsung masuk ke kota.
Selain itu, Ebed mendorong kerja sama dengan DPRD Sikka agar Pokir atau program legislator dapat dialokasikan untuk pengadaan truk sampah dan kendaraan roda tiga, serta penguatan peran BUMDes dalam pengelolaan dan daur ulang sampah bernilai ekonomis.
Tanggung jawab publik dan kerangka hukum
Isu pengelolaan lingkungan dan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebijakan teknis, tetapi juga menyentuh tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, KUHP Baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memberikan kerangka hukum yang lebih tegas terkait kelalaian dan pertanggungjawaban dalam pelayanan publik.
Tantangan tata kelola kebijakan publik di daerah, termasuk pengelolaan lingkungan dan anggaran, merupakan bagian dari pola nasional yang lebih luas. Sejumlah kasus di berbagai daerah sebelumnya menunjukkan pentingnya pengawasan publik dan pers dalam mencegah penyimpangan.
Coffee Morning dan peringatan HPN 2026 ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya terobosan konkret dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sikka. Pers dan pemerintah sepakat bahwa transparansi, dialog, dan pengawasan adalah kunci untuk mewujudkan Maumere dan Sikka yang bersih serta berdaya.
✍️ Yuven Fernandez | DETIKREPORTASE.COM | Maumere – Nusa Tenggara Timu
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Kebijakan Publik dan Mencerdaskan Bangsa
