PELALAWAN,Sinarri au.com – Di grup WhatsApp masyarakat Kabupaten Pelalawan tengah viral pernyataan anggota DPRD Pelalawan Abdullah saat melakukan pertemuan dengan ibu ibu disuatu acara yang memperkenalkan bakal calon bupati Nasaruddin SH. Di kegiatan itu wakil rakyat dari partai PKS itu menyatakan bahwa dalam masa tiga tahun pemerintahan sekarang ini belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan sampah, banjir dan tenaga kerja.
“Tiga tahun pemerintahan yang sekarang ini belum bisa menyelesaikan persoalan yang ada, sampah dan tenaga kerja,” kata Abdullah dikesempatan itu.
Ketua DPD PKS Pelalawan ini mencoba memisahkan pemerintahan sekarang ini antara bupati dan wakil bupati, menurutnya Nasaruddin SH MH sebagai Wabup tidak kebagian peran dalam program pembangunan.
“Jangankan program program, pak Wabup ini, di Poto nya saja tidak ada, Poto nya aja sudah nggak boleh, padahal wakil bupati,” tegas Abdullah.
Ia juga memcoba meyakinkan ibu ibu yang hadir bahwa sebagai Wabup Nasaruddin tidak punya kuasa untuk menyelesaikan banyak persoalan di Kabupaten Pelalawan tersebab kekuasaan besar berada di tangan bupati.
“Karena kekuasan besar itu hanya di tangan bupati,” tegasnya lagi.
Abdullah juga menyebutkan bahwa dirinya memiliki program sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau yang dipilih oleh masyarakat di ibukotanya Kabupaten Pelalawan dengan membangun Sekolah Menengah Atas sebagai salah satu targetnya di tahun pertama menjabat nantinya.
Sambutan yang menggebu gebu dari Abdullah mendapat perhatian dari komunitas Gen Z, Fazly Hermawan meminta wakil rakyat objektif memberi penilaian atas kinerja pemerintahan di Kabupaten Pelalawan sekarang ini. Menurutnya. Tugas bupati itu bukan hanya tertuju pada satu bidang saja, secara garis besar banyak capaian capaian pembangunan yang ditorehkan oleh pemerintah sekarang ini. Seperti pengobatan gratis sekolah gratis, santunan anak yatim dan jompo.
“Kalau yang di pikiran nya cuma sampah ya yang jadi topik pembicaraan sekitar sampah. Begitu juga dengan banjir. Sebagai daerah berada di jalur sungai Kampar banjir tidak akan terelakkan, di masa bupati pak Harris juga banjir, di masa pak Azmun juga banjir. Tapi sekarang jauh berkurang karena sistem drainase jauh lebih baik di bandingkan sebelumnya,” terangnya, Jumat (16/8/2024).
Alumni Universitas Padjadjaran ini juga memberikan ulasan nya terkait tenaga kerja di Pelalawan ini, menurutnya persoalan tenaga kerja tidak akan habis habisnya di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini, magnet industri menjadi daya tarik berbondongnya bondong naker dari luar daerah masuk ke Pelalawan untuk mencari kerja, dan menjadikan persaingan mendapatkan pekerjaan akan semakin tinggi.
“Para pendatang yang mencari kerja itu menumpang di tempat keluarganya di Pelalawan merubah KK dan KTP nya ke Pelalawan, itu persoalan tenaga kerja tak habis habisnya. Sebagai kontraktor RAPP dan orang lama di industri pabrik kertas nya Sukanto Tanoto harus nya Pak Abdullah tau itu, tidak perlu mempertanyakan Tenaga kerja.”Tandasnya.
Terkait dengan tidak adanya program Wakil Bupati yang menjadi senjata tim koalisi untuk meraih simpati masyarakat dengan alih alih berlagak sebagai orang yang terzalimi adalah sikap yang salah besar. fazly meminta Pak Abdullah membuka kitab kitab yang di bacanya terkait pemerintahan, apakah ada program wakil bupati dalam sistem pemerintahan otonomi daerah sekarang di Indonesia ini.
“Sebaiknya pak Abdullah belajar lagi, program Wabup tidak ada, tugas Wabup membantu bupati, melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh bupati. Dalam menjalankan tugas membantu bupati, wakil bupati bertanggung jawab kepada Bupati, itu aturan nya. Jadi jangan menafsirkan seolah-olah pak wakil bupati tidak dilibatkan atau bisa jadi pak wakil yang tidak mau terlibat,”bebernya.
Soal pembangunan di kabupaten Pelalawan ini, Fazly punya data terkait pokok pikiran anggota DPRD Pelalawan dari partai PKS ini, menurutnya dari 2.5 miliar nilai aspirasi dewan di tahun 2023 lalu, tidak ada satupun di peruntukkan untuk pembangunan fisik yang nyata bisa nikmati masyarakat. Abdullah menghamburkan dana APBD yang dikelolanya dengan dalih pokir dalam bentuk Bimbingan teknis (Bimtek) dan training.
“2023, aspirasi pak Abdullah, Bintek semua, ini jadi tanda tanya juga,” tambahnya.
Fazly menantang para ASN, honorer dan perangkat desa yang telah mengikuti bimtek dari pokok pikiran Abdullah itu untuk diuji apakah setelah pulang dari Bintek bertambah pemahaman terhadap materi Bimtek yang diikutinya.
“Kita uji saja, peserta Bimtek itu, apakah ada hasil atau tidak dari Bimtek itu, jangan jangan hanya proyek menghamburkan uang negara saja,” tandasnya.
Dan terkait program pribadi Abdullah akan membangun SMA lebih banyak lagi di Kota Pangkalan Kerinci saat ia telah resmi duduk di DPRD Riau nanti, Fazly mengatakan lihat saja apakah program itu bisa ia realisasikan atau sekedar janji.
Di tahun politik saat ini, Fazly meminta para pemain politik tidak merecoki pikiran masyarakat dengan doktrin sesat untuk mencapai kepentingan politik tertentu dengan mengesampingkan karya seseorang untuk daerah Kabupaten Pelalawan ini.
“Kontetasi pilkada ini ajang adu gagasan, adu karya, bukan berusaha untuk meniadakan buah pembangunan yang telah susah payah dilaksanakan saat ini. Situasi sejuk harus diciptakan seluruh elemen masyarakat, dan tidak mudah terpancing oleh hasutan segelintir orang untuk memecah persatuan di bumi Melayu Pelalawan ini, kalau pak Abdullah mau kritis, ya belajar dulu, tupoksi Wabup itu apa, aspirasi dewan itu apa?” pungkasnya.(Tim)
