Ketegangan Internal Warnai Pemerintahan Kalimantan Barat
PONTIANAK | DETIKREPORTASE.COM – Suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanas setelah Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap proses pengisian jabatan eselon II. Orang nomor dua di Kalbar itu mengungkapkan dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam tahapan seleksi pejabat setingkat kepala dinas, sebuah proses strategis yang berdampak langsung pada roda pemerintahan daerah.Ketegangan tersebut mencuat ke ruang publik setelah jadwal pelantikan pejabat eselon II ditetapkan secara mendadak pada Jumat (5/12/2025). Krisantus menyatakan tidak menerima undangan maupun tembusan resmi terkait pelantikan itu. Menurutnya, undangan hanya ditujukan kepada Gubernur Kalbar dan Sekretaris Daerah, tanpa mencantumkan posisi Wakil Gubernur.
Situasi ini dinilai Krisantus sebagai bentuk pengabaian terhadap perannya dalam struktur pemerintahan provinsi. Padahal, menurutnya, pengisian jabatan strategis seharusnya dilakukan secara kolektif dan transparan, melibatkan pimpinan daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Wagub Tegaskan Tidak Akan Hadiri Pelantikan
Kekecewaan Krisantus disampaikannya secara tegas saat diwawancarai pada Kamis (4/12/2025). Dengan ekspresi yang mencerminkan kekesalan mendalam, ia menyatakan tidak akan menghadiri prosesi pelantikan yang dijadwalkan keesokan harinya.“Saya tidak akan hadir besok. Saya kecewa. Sebagai Wakil Gubernur, saya tidak diajak bicara sama sekali. Saya pun tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga bisa langsung dilantik,” ujarnya.
Ia bahkan menunjukkan salinan undangan pelantikan kepada awak media. Pada dokumen tersebut, kata Krisantus, namanya memang tidak tercantum sebagai pihak yang menerima tembusan. Fakta ini semakin menguatkan perasaannya bahwa dirinya tidak dianggap dalam pengambilan keputusan penting di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Saya benar-benar tidak dianggap,” lanjutnya dengan nada getir.
Pernyataan tersebut menyiratkan adanya hubungan kerja yang tidak harmonis antara Wakil Gubernur dengan pihak-pihak yang mengorkestrasi proses pelantikan pejabat eselon II. Situasi ini pun memunculkan spekulasi publik mengenai dinamika internal pemerintahan Kalbar yang tengah mengalami gesekan serius.
Ancaman Tidak Mengakui Pejabat Eselon II
Pernyataan paling keras disampaikan Krisantus saat menyinggung legitimasi pejabat yang akan dilantik. Ia menegaskan, apabila pelantikan tetap dilakukan tanpa melibatkan dirinya, maka ia tidak akan mengakui pejabat-pejabat tersebut sebagai pejabat eselon II yang sah.“Kalau tetap dilantik tanpa keterlibatan saya, saya tidak akan mengakui pejabat yang dilantik itu,” tegasnya.
Ancaman tersebut menjadi sinyal kuat adanya potensi konflik terbuka dalam pemerintahan daerah. Status pengakuan pejabat oleh Wakil Gubernur tentu berimplikasi pada koordinasi birokrasi, efektivitas kebijakan, hingga stabilitas internal pemerintahan.
“Saya sangat kecewa dan saya benar-benar marah,” tutup Krisantus, menggambarkan tekanan emosional yang ia rasakan akibat situasi tersebut.
Pernyataan itu memantik perhatian luas, tak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga masyarakat sipil dan pengamat pemerintahan daerah yang menilai konflik ini berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Publik Soroti Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan
Polemik ini langsung menyita perhatian publik Kalimantan Barat. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme pengisian jabatan eselon II yang seharusnya menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pimpinan daerah.Dalam tata kelola pemerintahan modern, pengisian jabatan strategis tidak hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan dan sinergi pejabat publik. Keterlibatan Wakil Gubernur, meski secara hukum tertentu bisa bersifat normatif, dinilai penting secara etis untuk menjaga keharmonisan dan soliditas pemerintahan.
Jika konflik ini tidak segera diredam, dikhawatirkan akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ketegangan antara pimpinan daerah berpotensi menghambat jalannya program pembangunan serta memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur Kalbar maupun Sekretaris Daerah terkait ketidakterlibatan Wakil Gubernur dalam proses seleksi dan pelantikan pejabat eselon II tersebut. Publik kini menanti klarifikasi resmi sekaligus langkah penyelesaian agar polemik internal ini tidak terus berlarut.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Transparansi Jabatan, Tata Kelola, dan Dinamika Kekuasaan
