BeritaKalimantan Barat

DBH Kalbar Hilang Rp2 Triliun, Wagub Desak Pelindo Segera Fungsikan Pelabuhan Internasional Mempawah

525
×

DBH Kalbar Hilang Rp2 Triliun, Wagub Desak Pelindo Segera Fungsikan Pelabuhan Internasional Mempawah

Sebarkan artikel ini

Potensi Besar yang Belum Tersentuh

PONTIANAK | DETIKREPORTASE.COM – Kalimantan Barat (Kalbar), sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, tengah menghadapi persoalan serius yang berpotensi merugikan daerah hingga triliunan rupiah. Ironisnya, potensi itu hilang bukan karena sumber daya alam yang menipis, melainkan karena belum berfungsinya pelabuhan internasional di Mempawah secara optimal. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., mengungkapkan hal tersebut saat menerima kunjungan silaturahmi dari rombongan Persatuan Wartawan Kalbar (PWK) dan Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalbar di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam, Krisantus menyampaikan kegelisahannya terkait hilangnya Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor yang seharusnya menjadi hak daerah.

> “Puluhan tahun kita di sini, tapi DBH ekspor tidak kita dapat. Karena ekspor kita lewat Dumai, Riau. Baik sawit maupun tambang, semua keluar lewat sana. Pelabuhan internasional kita belum berfungsi,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kalimantan Barat menduduki peringkat ketiga nasional sebagai provinsi dengan lahan perkebunan sawit terluas, mencapai 2,02 juta hektare. Produksinya pun mencapai 5,29 juta ton, atau sekitar 11,3 persen dari total produksi sawit nasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan, kekayaan alam tersebut belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.

Hilangnya Triliunan Rupiah Pendapatan Daerah

Lebih lanjut, Wagub Krisantus menjelaskan bahwa potensi **kehilangan DBH** dari sektor ekspor yang melalui provinsi lain diperkirakan mencapai **Rp2 triliun per tahun**. Angka tersebut bukanlah perkiraan kosong, melainkan hasil kalkulasi dari nilai ekspor komoditas unggulan Kalbar seperti **sawit, bauksit, dan tambang lainnya** yang tidak tercatat sebagai pendapatan daerah setempat. > “Padahal sawitnya dari kita, bauksitnya dari kita, namun hasilnya tercatat sebagai hasil bumi Riau dan Jakarta. Akibatnya, transfer dana pusat ke daerah juga tidak proporsional,” jelas Krisantus.

Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya penerimaan daerah dan terbatasnya ruang fiskal bagi pemerintah provinsi untuk membiayai program pembangunan strategis. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak karena ketergantungan pada dana transfer pusat.

Wagub menegaskan, sudah saatnya pemerintah pusat dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mempercepat pengoperasian Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Dengan berfungsinya pelabuhan tersebut, Kalbar bisa melakukan ekspor langsung tanpa harus bergantung pada pelabuhan di provinsi lain.

Pelabuhan Kijing Sebagai Harapan Baru

Pelabuhan Internasional Kijing sebenarnya telah lama menjadi proyek strategis nasional yang diharapkan mampu membuka akses ekspor langsung dari Kalimantan Barat ke pasar internasional. Namun, hingga kini pelabuhan tersebut belum beroperasi penuh sesuai kapasitasnya. Menurut Krisantus, jika pelabuhan itu dapat difungsikan secara optimal, maka tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah melalui DBH ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekosistem logistik daerah, dan mendorong investasi industri hilir di wilayah pesisir Kalbar.

> “Kalau Pelabuhan Mempawah sudah jalan, seluruh hasil alam kita — dari sawit, tambang, hingga produk pertanian — bisa keluar dari sini. Itu artinya uangnya juga masuk ke sini, ke Kalimantan Barat,” tegasnya.

Selain itu, keberadaan pelabuhan ini juga akan mengurangi biaya logistik secara signifikan. Selama ini, pelaku usaha di Kalbar harus menanggung ongkos tinggi karena seluruh kegiatan ekspor harus melewati pelabuhan di provinsi tetangga, seperti Dumai di Riau atau bahkan Tanjung Priok di Jakarta.

Dukungan dan Harapan dari Kalangan Pers

Kunjungan dari organisasi wartawan Kalbar bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan bentuk dukungan moral agar pemerintah daerah memiliki mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan publik. Dalam pertemuan tersebut, para jurnalis juga menegaskan pentingnya **transparansi dan percepatan pembangunan ekonomi daerah** melalui pemberdayaan infrastruktur pelabuhan. Ketua PWK Kalbar, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Wagub yang mau berdialog langsung dengan insan pers. Ia menilai, komunikasi seperti ini menjadi kunci dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

> “Kami para jurnalis siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah. Isu Pelabuhan Kijing dan DBH ini harus terus dikawal agar Kalbar tidak terus kehilangan potensi besar yang seharusnya dinikmati masyarakatnya sendiri,” ujar salah satu perwakilan wartawan yang hadir.

Wagub Krisantus menyambut baik semangat tersebut. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan media memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas pembangunan. Ia juga menegaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait dan Pelindo untuk memastikan pelabuhan segera difungsikan sepenuhnya.

> “Kita tidak boleh berdiam diri. Setiap rupiah potensi daerah yang hilang adalah hak masyarakat Kalbar. Kita harus berjuang bersama agar sumber daya yang kita miliki kembali memberikan manfaat untuk kita sendiri,” tegasnya menutup pertemuan.

Menatap Masa Depan Ekonomi Kalbar

Jika pelabuhan internasional di Mempawah beroperasi sesuai rencana, dampaknya akan terasa luas. Bukan hanya peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir dan penguatan rantai distribusi industri di seluruh wilayah Kalbar. Pelabuhan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang mengintegrasikan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan dalam satu sistem logistik modern. Dengan begitu, Kalbar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan sektor industri hilir yang bernilai tambah tinggi.

Harapan besar itu kini menunggu komitmen bersama antara pemerintah daerah, pusat, dan Pelindo. Di tengah tantangan global dan fluktuasi harga komoditas, langkah konkret untuk mengoptimalkan pelabuhan menjadi krusial agar Kalbar bisa berdiri sejajar dengan provinsi maju lainnya di Indonesia.

✍️ Slamet | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Membangun Daerah, Mengawal Transparansi, Menuju Kalbar Maju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250