Pemutakhiran Data Jadi Penyebab Utama
SOPPENG | DETIKREPORTASE.COM – Sejumlah warga di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mendadak dibuat resah. Nama mereka yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos), tiba-tiba hilang dari database. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terlebih bagi keluarga yang menggantungkan hidup dari bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, Taufik Ramli, S.STP., M.M., saat ditemui wartawan DetikReportase.com di ruang kerjanya pada Senin (28/7/2025), menyatakan bahwa hal ini bukanlah kelalaian, melainkan akibat dari proses pemutakhiran dan penyesuaian sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
> “Setiap tahun data DTKS diperbarui untuk memastikan penerima bansos adalah mereka yang benar-benar layak. Pemutakhiran ini dilakukan secara nasional berdasarkan verifikasi lapangan dan data administrasi,” ujar Taufik.
Ia menambahkan bahwa perubahan kondisi ekonomi warga seperti memiliki penghasilan tetap, kepemilikan aset baru seperti kendaraan bermotor, atau pekerjaan formal bisa membuat seseorang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.
Kriteria Ketat dan Verifikasi Berlapis
Menurut Kadis Sosial, sistem DTKS memiliki parameter yang sangat ketat dan terus diperbarui oleh Kementerian Sosial. Salah satu contohnya adalah perubahan jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat Program Keluarga Harapan (PKH). Jika tidak ada lagi anggota keluarga yang memenuhi kriteria, maka secara otomatis nama mereka akan dicoret dari daftar.
> “Misalnya seorang anak sudah lulus sekolah atau tidak lagi tergolong dalam usia sekolah, itu akan memengaruhi status keluarga dalam sistem DTKS,” jelas Taufik.
Selain itu, faktor kesalahan administrasi juga bisa berpengaruh. Data yang tidak sinkron antara KTP, KK, dan sistem DTKS nasional bisa membuat nama seseorang hilang dari daftar.
> “Bahkan perbedaan satu huruf dalam nama atau NIK yang tidak valid bisa membuat sistem menolak data tersebut. Inilah pentingnya masyarakat secara aktif memverifikasi data mereka,” pungkasnya.
Langkah Cepat Jika Nama Hilang dari Daftar
Untuk warga yang merasa tidak lagi menerima bansos padahal merasa masih layak, Taufik memberikan sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, warga diminta mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di ponsel.
Kedua, jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan data, warga bisa segera melakukan perbaikan melalui mekanisme Usul-Sanggah DTKS di kantor desa atau kelurahan.
Ketiga, warga juga disarankan untuk menghubungi langsung Dinas Sosial atau perangkat RT/RW setempat untuk mendapatkan bantuan administratif.
> “Kami di Dinas Sosial membuka ruang konsultasi dan siap memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan perbaikan data. Jangan ragu datang ke kantor atau menghubungi petugas kami,” tegas Taufik.
Komitmen Pemerintah untuk Bansos Tepat Sasaran
Kementerian Sosial dan pemerintah daerah saat ini terus menguatkan sistem verifikasi agar bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga untuk menekan angka kebocoran anggaran bansos yang selama ini menjadi sorotan publik.
Di tengah maraknya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga pengawas, Taufik memastikan bahwa Kabupaten Soppeng berkomitmen penuh terhadap prinsip transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan.
> “Ini bukan soal mengurangi jumlah penerima, tapi menyempurnakan siapa yang paling layak dibantu. Masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Taufik juga mengingatkan bahwa data bansos bukanlah sesuatu yang statis. Seiring waktu, kondisi sosial-ekonomi keluarga bisa berubah, baik membaik maupun memburuk. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pembaruan data menjadi hal yang sangat penting.
Di akhir wawancara, Taufik menyampaikan harapan agar masyarakat tidak hanya menunggu, tetapi juga aktif melakukan pengecekan dan pelaporan jika mengalami kendala.
> “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat terbuka menerima masukan dan laporan dari masyarakat, terutama dalam hal validasi data bansos. Jika ada yang merasa haknya belum terpenuhi, mari kita periksa bersama, bukan menyebarkan isu yang belum tentu benar,” tutupnya.
✍️ Andi Rosha | detikreportase.com | Soppeng – Sulawesi Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Data Akurat, Bansos Tepat, Masyarakat Sejahtera
