Ekosistem haji dan umrah sebagai kekuatan ekonomi nasional.
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM – Perputaran dana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia yang mencapai sekitar Rp60 triliun per tahun dinilai sebagai salah satu potensi ekonomi terbesar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Gus Irfan, menegaskan bahwa dana umat sebesar itu tidak boleh hanya habis sebagai konsumsi, tetapi harus memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia selama ini justru lebih banyak berperan sebagai konsumen. Kondisi ini dinilai ironis, mengingat besarnya dana yang keluar setiap tahun tanpa diiringi manfaat ekonomi signifikan bagi sektor riil dalam negeri. Gus Irfan menilai, jika dikelola secara terencana dan berkeadilan, ekosistem haji dan umrah dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
Sinergi lintas kementerian dorong perubahan kebijakan.
Untuk mendorong transformasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis. Langkah ini diarahkan untuk membangun rantai pasok haji dan umrah yang lebih mandiri dan berpihak pada produk dalam negeri.
Salah satu fokus utama yang tengah didorong adalah pemenuhan kebutuhan jamaah, khususnya konsumsi makanan, agar dapat disuplai dari produk nasional. Menurut Gus Irfan, kebutuhan jamaah haji dan umrah seharusnya menjadi peluang besar bagi petani, nelayan, UMKM, dan industri pangan lokal, bukan justru memperkaya pasar luar negeri.
“Kita ingin kebutuhan jamaah haji dan umrah bisa dipenuhi oleh produk Indonesia. Ini bukan hanya soal kualitas, tetapi soal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat,” tegasnya.
Dari konsumen menjadi produsen dalam rantai pasok global
Gus Irfan menilai sudah saatnya Indonesia mengubah paradigma pengelolaan haji dan umrah. Tidak lagi sekadar mengirim jamaah, tetapi juga mengisi rantai pasok global yang menyertainya. Mulai dari sektor pangan, pengolahan bahan makanan, pengemasan, hingga logistik dan industri pendukung lainnya, seluruhnya memiliki potensi besar untuk digarap pelaku usaha nasional.
Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, ekosistem haji dan umrah diyakini mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Tidak hanya dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.
“Ekosistem haji dan umrah bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika dikelola secara serius dan berkeadilan,” ujar Gus Irfan.
Peluang nyata bagi UMKM dan ekonomi daerah.
Kebijakan ini dinilai membuka peluang besar bagi UMKM dan industri lokal di berbagai daerah. Produk pangan, hasil pertanian, perikanan, serta makanan olahan berstandar halal berpotensi masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan jamaah haji dan umrah, baik untuk konsumsi di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Selain sektor pangan, bidang logistik, transportasi, pengemasan, dan jasa pendukung juga diperkirakan ikut terdorong. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara nasional, tetapi juga langsung menyentuh ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi lokal.
Menuju ekosistem haji dan umrah yang berkeadilan
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi ekosistem haji dan umrah tidak semata-mata mengejar angka ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan dan pemerataan manfaat. Dana umat yang berputar dalam jumlah besar harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ibadah haji dan umrah memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Karena itu, manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh jamaah, tetapi juga oleh masyarakat luas yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari hulu hingga hilir.
Kebijakan ini merujuk pada pernyataan resmi Menteri Haji dan Umrah RI Gus Irfan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana dan ekosistem haji agar memberi manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.
Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, ekosistem haji dan umrah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
✍️ Tim Nasional | detikreportase.com | Jakarta – Indonesia
DETIKREPORTASE.COM : Ekonomi Umat, Kemandirian Bangsa, Indonesia Berdaya
