Ritual Syukur Nyemaru di Dusun Ampon
KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri tradisi adat Nyemaru atau ritual menyambut padi baru di Dusun Ampon, Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Rabu (25/2/2025). Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan adat ini menjadi momentum penguatan komitmen pembangunan yang disebut harus berkeadilan dan merata.
Nyemaru merupakan tradisi tahunan masyarakat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan keberkahan alam. Prosesi adat dan pertunjukan budaya digelar sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus doa bersama bagi keselamatan dan kesejahteraan kampung.
Kepala Desa Krio Hulu, Linus, mengapresiasi kehadiran Bupati yang untuk pertama kalinya datang langsung ke wilayah tersebut. Ia menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, serta perbaikan fasilitas pendidikan dasar.
“Harapan kami akses jalan dan jembatan bisa menjadi perhatian, termasuk sekolah dasar agar anak-anak mendapatkan fasilitas yang lebih baik,” ujarnya.
Camat Hulu Sungai, Rapinus Rais, menegaskan pentingnya menjaga tradisi Nyemaru sebagai warisan budaya turun-temurun. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mempertahankan lahan pertanian demi keberlanjutan berladang dan ketahanan pangan lokal.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat dan memohon maaf karena baru dapat berkunjung tahun ini. Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat pada Pilkada 2024 merupakan amanah besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.
“Pembangunan di Ketapang harus dilakukan secara berkeadilan. Dengan 20 kecamatan dan 253 desa, perhatian pemerintah harus merata,” kata Bupati.
Ia mengungkapkan masih terdapat puluhan desa yang belum menikmati listrik dan akses internet. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan target seluruh desa teraliri listrik paling lambat 2029 serta memperluas pembangunan jaringan internet.
Menanggapi aspirasi pembangunan jembatan desa, Bupati meminta dilakukan pendataan dan pengajuan resmi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan di kawasan hutan memerlukan perizinan dari pemerintah pusat sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menggandeng TNI melalui program Karya Bakti dan TMMD untuk membuka akses jalan dan jembatan secara bertahap.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula perekaman KTP elektronik bagi masyarakat dengan dukungan jaringan internet dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari percepatan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke wilayah terpencil.
Pembangunan dan Tanggung Jawab Hukum
Komitmen pemerataan pembangunan tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga tata kelola anggaran dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan publik, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah hutan, harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan penting agar pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
Aspirasi Daerah dalam Sorotan Nasional
Isu pemerataan pembangunan desa bukan persoalan terisolasi. Dalam berbagai kasus di Indonesia, proyek infrastruktur dan pengelolaan anggaran daerah kerap menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum.
Untuk memahami pola pengawasan nasional, publik dapat membaca:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Penguatan sistem pengawasan menjadi kunci agar program listrik, internet, dan pembangunan jembatan benar-benar tepat sasaran.
Ketahanan Pangan dan Keberlanjutan Desa
Tradisi Nyemaru juga mengingatkan pentingnya ketahanan pangan berbasis desa. Ritual menyambut padi baru mencerminkan relasi erat masyarakat dengan lahan dan produksi pertanian.
Dalam konteks nasional, tata kelola subsidi pertanian menjadi isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan petani.
Laporan mendalam dapat dibaca di:
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
Momentum adat seperti Nyemaru mempertegas bahwa pembangunan berkeadilan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat.
Menutup kegiatan, Bupati menegaskan dirinya adalah pemimpin bagi seluruh warga Ketapang tanpa membedakan latar belakang. Ia meminta doa dan dukungan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan demi Ketapang yang maju, adil, dan sejahtera.
Kehadiran pemerintah di tengah tradisi adat menjadi simbol bahwa pembangunan dan budaya dapat berjalan beriringan, selama dikelola secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Membangun Desa, Menjaga Tradisi
