Rakernas apkasi jadi forum strategis kepala daerah kabupaten
BATAM | DETIKREPORTASE.COM – Bupati Ketapang menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-17 Tahun 2026 yang digelar selama tiga hari di Kota Batam, Kepulauan Riau. Forum ini menjadi ajang penting bagi para kepala daerah kabupaten untuk menyatukan suara dan memperjuangkan berbagai aspirasi strategis daerah agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Rakernas APKASI XVII diikuti oleh 416 kepala daerah kabupaten dari seluruh Indonesia. Kehadiran ratusan bupati ini mencerminkan kuatnya semangat konsolidasi antar pemerintah kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan, penguatan otonomi daerah, serta penyesuaian kebijakan nasional yang terus berkembang.
Sebagai wadah resmi pemerintah kabupaten, APKASI memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Melalui Rakernas ini, berbagai persoalan aktual yang dihadapi kabupaten di seluruh Indonesia dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Kehadiran bupati ketapang wujud komitmen membela kepentingan daerah
Kehadiran Bupati Ketapang dalam Rakernas APKASI XVII 2026 menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat menyampaikan berbagai tantangan, peluang, serta kebutuhan nyata yang dihadapi kabupaten di lapangan.
Bagi Kabupaten Ketapang, partisipasi dalam Rakernas APKASI menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pusat tetap berpihak pada percepatan pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum ini juga dimanfaatkan untuk membangun jejaring antar kepala daerah, berbagi praktik baik, serta menyusun strategi kolektif dalam merespons dinamika kebijakan nasional, termasuk isu fiskal, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas aparatur daerah.
Isu kewenangan daerah hingga transfer ke daerah dibahas komprehensif
Berbagai isu strategis menjadi pokok bahasan dalam Rakernas APKASI XVII. Di antaranya adalah kewenangan daerah, sistem kepegawaian, kemandirian pangan, roadmap pembangunan berkelanjutan, hingga skema transfer ke daerah yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan kabupaten.
Selain itu, forum ini juga membahas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang menjadi salah satu isu nasional yang tengah mendapatkan perhatian luas. Pembahasan dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, sehingga para kepala daerah memperoleh gambaran kebijakan yang utuh dan berimbang.
Diskusi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang realistis, aplikatif, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah. Bagi pemerintah kabupaten, kejelasan arah kebijakan pusat sangat penting agar perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara lebih presisi dan berkelanjutan.
Apkasi perkuat posisi kabupaten dalam kebijakan nasional
Rakernas APKASI XVII 2026 juga menjadi momentum penguatan peran APKASI sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan pemerintah kabupaten secara kolektif. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, APKASI memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan antar wilayah.
Melalui konsolidasi internal dan penyamaan persepsi antar kepala daerah, APKASI diharapkan mampu menyampaikan aspirasi kabupaten secara lebih kuat, terstruktur, dan berbasis data. Hal ini penting agar kebijakan nasional tidak hanya berorientasi pada pusat atau daerah tertentu, tetapi benar-benar mengakomodasi keragaman kebutuhan seluruh kabupaten di Indonesia.
Bagi Kabupaten Ketapang, keterlibatan aktif dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat posisi daerah dalam memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, serta program-program strategis yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Aspirasi Daerah, Kebijakan Nasional, Indonesia Berkeadilan
