Penegakan Hukum di Kota Kupang
KUPANG | DETIKREPORTASE.COM – Seorang anggota DPRD Kota Kupang berinisial ML kini menghadapi proses hukum setelah terungkap kasus penelantaran istri dan anak. Penanganan kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat daerah, namun berlangsung transparan dan sesuai prosedur hukum.
Informasi yang dihimpun Detikreportase.com menyebutkan bahwa keberhasilan penanganan kasus ini tidak lepas dari kerja profesional, transparan, dan terukur yang dilakukan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol Dr Rudy Darmoko menegaskan bahwa aparat kepolisian bertugas memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada masyarakat, termasuk perempuan dan anak.
“Kasus ini bisa terungkap berkat kerja keras seluruh jajaran Polda NTT yang selalu berpegang pada prosedur hukum dan amanat undang-undang. Setiap laporan masyarakat akan kami tangani serius, profesional, dan akuntabel,” ujar Kepala Humas Polda NTT, Kombes Pol Herry Novika Chandra.
Penanganan hukum terhadap ML juga selaras dengan konteks :
KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026 di Indonesia, Apa Dampaknya bagi Kehidupan Warga? Ini Aturan Kunci yang Wajib Dipahami Publik
yang menegaskan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga.
Tahap II Penyerahan Berkas Perkara
Kasus penelantaran ini kini memasuki Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, oleh penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT.
Penyerahan berkas perkara ini menjadi bukti nyata komitmen Kapolda NTT beserta jajarannya dalam menegakkan hukum secara maksimal, profesional, dan transparan. Penegakan hukum terhadap ML juga sejalan dengan :
Peta Besar OTT KPK di Indonesia: Dari Pajak hingga Kepala Daerah, Begini Wajah Korupsi yang Terbongkar
yang menunjukkan bahwa aparat pengawas dan penindak hukum aktif mengawasi pejabat publik di berbagai daerah.
Apresiasi Masyarakat terhadap Kepolisian
Tokoh masyarakat Kota Kupang, TM, memberikan apresiasi tinggi kepada Polda NTT atas penanganan serius kasus yang menyeret anggota DPRD tersebut. Menurutnya, tindakan profesional dan transparan Polda NTT menegaskan tidak ada perlakuan istimewa atau tebang pilih terhadap pelanggar hukum.
“Keberhasilan Polda NTT menangani kasus ini menjadi contoh nyata bahwa hukum berlaku untuk semua kalangan. Dukungan masyarakat sangat penting agar aparat kepolisian dapat bekerja optimal dan memberikan kepastian hukum yang tepat,” ujar TM kepada media ini.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan. Contohnya,
Skandal Pupuk Subsidi di Pelalawan – Riau: Cermin Rapuhnya Tata Kelola Subsidi dan Ujian Ketahanan Pangan Nasional
yang menunjukkan perlunya integritas aparat dalam menangani sumber daya publik.
Perlindungan Hukum untuk Perempuan dan Anak
Kasus ML menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia. Dengan penanganan yang transparan dan profesional, aparat kepolisian membuktikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius, tanpa diskriminasi.
Polda NTT terus berkomitmen menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas tinggi, sekaligus memberi edukasi dan rasa aman kepada masyarakat. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang tegas dan humanis di kepolisian mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus menegakkan keadilan.
✍️ Yohanes Tafaib | detikreportase.com | Kupang – Nusa Tenggara Timur
DETIKREPORTASE.COM : Kepastian Hukum, Perlindungan Perempuan dan Anak, Publik Terinformasi
