SIDIKALANG |DETIKREPORTASE.COM –
Keresahan masyarakat Kabupaten Dairi terkait pemangkasan anggaran pembangunan akhirnya mendapat perhatian dari pusat. Anggota Komite IV DPD RI, Muhammad Nuh, turun langsung ke Dairi untuk mendengar keluhan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak merugikan pelayanan publik.
Dalam kunjungannya pada Minggu, 24 Mei 2025, Nuh disambut oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, di rumah dinas wakil bupati. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam dampak pemotongan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta daya ungkit ekonomi lokal.
Nuh Tegas: Efisiensi Tak Boleh Mengorbankan Esensi Pelayanan
“Efisiensi harusnya tidak mengurangi esensi pelayanan. Penyesuaian anggaran tak boleh melemahkan pembangunan di daerah,” ujar Muhammad Nuh dengan nada serius namun penuh empati.
Wakil Bupati Wahyu mengakui bahwa tekanan anggaran cukup berat. Meski begitu, Pemkab Dairi tetap berkomitmen memprioritaskan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kami fokus ke hal mendesak, seperti perbaikan jalan rusak dan dukungan bagi UMKM,” ucap Wahyu.
Dialog Rakyat di Rumah Warga: Dari Koperasi hingga Minimnya Proyek
Tidak berhenti pada pertemuan formal, Muhammad Nuh juga menggelar dialog terbuka dengan puluhan warga di salah satu rumah penduduk. Suasana penuh kehangatan berubah menjadi diskusi kritis ketika warga mempertanyakan nasib koperasi Merah Putih di desa serta berkurangnya proyek pembangunan.
Menanggapi hal itu, Nuh mengimbau warga agar tidak terburu-buru kecewa. “Saya minta masyarakat bersabar dan mendukung pemerintahan daerah yang baru dilantik. Tapi bukan berarti diam. Mari ikut awasi dana desa, pastikan penggunaannya tepat sasaran,” katanya sambil mengusulkan pembentukan forum pengawasan desa yang melibatkan partisipasi warga secara aktif.
Momentum Perubahan di Tengah Tekanan Anggaran
Kunjungan Muhammad Nuh ke Dairi bukan sekadar reses seremonial. Di tengah ancaman inflasi dan keterbatasan fiskal, kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik kebijakan pengelolaan anggaran daerah agar lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan riil rakyat.
✍️ S. Hadi Purba| Detikreportase.com|Sumatera Utara
