Dugaan mark up dalam pengelolaan anggaran pendidikan
LUBUKLINGGAU | DETIKREPORTASE.COM – Anggaran yang begitu besar dan fantastis di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tengah menjadi sorotan tajam. Dugaan mark up dan indikasi korupsi menyeruak setelah sejumlah data dari DPPA, LKPJ, hingga SP2D Tahun Anggaran 2023–2024 menunjukkan kejanggalan yang mengundang tanda tanya besar.
Total dana yang mencapai puluhan miliar rupiah itu seharusnya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muratara. Namun, alih-alih melahirkan program nyata bagi siswa dan tenaga pendidik, justru muncul dugaan adanya manipulasi yang diduga dilakukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan Muratara tidak memberikan jawaban. Bungkamnya pihak dinas semakin menambah kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola anggaran tersebut.
Sorotan tajam aktivis Silampari
Aktivis muda Silampari, Redy Gondrong, menjadi salah satu suara vokal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa temuan janggal dalam data anggaran pendidikan tidak boleh dibiarkan.
“Anggaran pendidikan ini sangat fantastis jumlahnya, tapi realisasi di lapangan justru tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Kami menduga ada penyalahgunaan yang serius,” tegas Redy saat diwawancarai Detikreportase.com, Jumat (5/9/2025).
Menurutnya, masyarakat Muratara layak mengetahui secara detail bagaimana dana pendidikan itu digunakan. Ia khawatir bahwa dana miliaran rupiah yang seharusnya untuk meningkatkan fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, dan kebutuhan siswa justru masuk ke kantong-kantong tertentu.
Desakan kepada aparat penegak hukum
Dengan hasil analisa dan temuan yang telah dikantongi, Redy Gondrong memastikan pihaknya akan segera melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Ia meminta agar kejaksaan maupun kepolisian segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kami akan dorong agar aparat penegak hukum bergerak cepat. Anggaran sebesar itu tidak boleh diselewengkan. Bila ada oknum yang bermain, mereka harus diperiksa dan diproses sesuai hukum,” lanjut Redy.
Desakan ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menilai laporan semacam ini sangat penting untuk memastikan uang negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, bukan sekadar angka di atas kertas yang tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Pendidikan dan masa depan Muratara
Isu korupsi di sektor pendidikan selalu menjadi perhatian serius, sebab pendidikan adalah fondasi masa depan suatu daerah. Dengan tingkat pembangunan yang masih tertinggal dibanding wilayah lain di Sumatera Selatan, Muratara seharusnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, guru honorer yang kesejahteraannya jauh dari layak, serta siswa yang terpaksa belajar dalam kondisi seadanya. Fakta ini berbanding terbalik dengan anggaran fantastis yang diklaim telah digelontorkan pemerintah daerah.
Jika dugaan penyimpangan benar terbukti, hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak generasi muda Muratara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dampaknya bisa panjang: rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya angka putus sekolah, hingga keterbelakangan pembangunan daerah.
Harapan publik terhadap transparansi
Masyarakat kini menaruh harapan besar agar kasus ini ditangani secara serius. Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
Sejumlah pengamat juga mengingatkan pentingnya peran DPRD Muratara sebagai lembaga pengawas anggaran. Mereka diminta tidak hanya sekadar menyetujui laporan keuangan, tetapi benar-benar melakukan fungsi kontrol agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
“Kami berharap jangan ada lagi kompromi politik yang membuat kasus besar seperti ini hilang begitu saja. Pendidikan adalah hak dasar masyarakat, dan setiap rupiah anggaran harus jelas kemana perginya,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Langkah lanjut dan penegakan hukum
Langkah Redy Gondrong dan Aktivis Silampari yang akan membawa persoalan ini ke ranah hukum menjadi pintu masuk penting untuk mengurai dugaan penyimpangan. Bila laporan resmi benar-benar diajukan, aparat penegak hukum tidak boleh menutup mata.
Pemeriksaan mendalam, audit menyeluruh, dan keterlibatan lembaga pengawas independen seperti BPK maupun BPKP dapat menjadi jalan untuk memastikan kebenaran data. Bila terbukti ada indikasi korupsi, maka proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Redy menutup pernyataannya dengan nada tegas:
> “Kami ingin Muratara maju lewat pendidikan, bukan terus terbelenggu oleh praktik kotor segelintir orang. Penegak hukum harus bergerak, karena rakyat menunggu keadilan.”
✍️ Tim | detikreportase.com | Lubuklinggau – Sumatera Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Membongkar Dugaan Korupsi, Menjaga Hak Pendidikan Anak Bangsa
