Temuan Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar
MANADO | DETIKREPORTASE.COM – Dugaan kebocoran anggaran kembali mencuat di Kota Manado. Aktivis anti-korupsi, **Deddy Loing**, menegaskan bakal melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado tahun anggaran 2024. Menurut Deddy, hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya menemukan indikasi kelebihan pembayaran miliaran rupiah kepada kontraktor pelaksana. Temuan itu mencakup empat paket pekerjaan Belanja Barang dan Jasa, di antaranya:
1. Pekerjaan Fisik Peremajaan (Dana Lingkungan) Kecamatan Singkil, Wanea, Tikala
• Kontraktor: PT AUN
• Nilai kontrak: Rp15,08 miliar
• Potensi kelebihan pembayaran: Rp400,3 juta
2. Pekerjaan Fisik Peremajaan (Dana Lingkungan) Kecamatan Mapanget, Paal Dua
• Kontraktor: PT PDP
• Nilai kontrak: Rp15,09 miliar
• Potensi kelebihan pembayaran: Rp239,09 juta (sisa Rp220 juta belum disetor ke kas daerah)
3. Pekerjaan Fisik Peremajaan (Dana Lingkungan) Kecamatan Tuminting, Bunaken, Bunaken Kepulauan
• Kontraktor: PT TTJ
• Nilai kontrak: Rp15,01 miliar
• Potensi kelebihan pembayaran: Rp139,67 juta
4. Pekerjaan PSU Kelurahan Tersebar di Kota Manado (DAU)
• Kontraktor: PT RMA
• Nilai kontrak: Rp17,39 miliar
• Potensi kelebihan pembayaran: Rp592,94 juta (sisa Rp575 juta belum dikembalikan ke kas daerah)
Total potensi kerugian akibat kelebihan pembayaran tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
Aktivis Minta APH Turun Tangan
Deddy menegaskan bahwa meskipun sebagian dana telah dikembalikan ke kas daerah, indikasi korupsi tetap tidak bisa dihapuskan begitu saja. > “Pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana korupsi. Unsur kerugian negara dan dugaan penyalahgunaan kewenangan tetap ada. Itu sebabnya APH wajib turun tangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pasal 78, kesalahan perhitungan volume maupun penyerahan barang/jasa yang tidak sesuai kontrak dapat dikenai sanksi administrasi dan berpotensi menjadi tindak pidana.
Potensi Jerat Pasal Korupsi
Mengacu pada **Pasal 603 KUHP**, setiap perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara minimal 2 tahun hingga seumur hidup serta denda hingga kategori VI. > “Pembayaran berlebihan kepada perusahaan jelas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan potensi penyalahgunaan anggaran rakyat,” tegas Deddy.
Ia menambahkan, indikasi semacam ini tidak boleh dianggap enteng. Menurutnya, kebocoran anggaran jika tidak segera ditindak akan menjadi preseden buruk dan membuka celah penyalahgunaan di tahun-tahun berikutnya.
Publik Berhak Tahu, Transparansi Harus Dijaga
Selain mendorong penegakan hukum, Deddy menilai pentingnya transparansi agar publik mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab atas potensi kerugian keuangan daerah tersebut. > “Jika kasus ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemkot Manado akan semakin runtuh. Kami tidak ingin anggaran publik terus dijadikan bancakan,” tegasnya.
Ia mendesak agar Kejati Sulut dan Polda Sulut segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek-proyek tersebut, termasuk memanggil pihak kontraktor dan pejabat yang terkait dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Aktivis ini menegaskan bahwa pihaknya siap menyerahkan dokumen hasil investigasi independen sebagai bahan awal penyelidikan. Harapannya, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik koruptif.
Detikreportase.com akan terus mengawal kasus ini,,jika ada data, tanggapan dan klarifikasi dari pihak terkait kami siap memuat berita lanjutan demi keberimbangan berita yang profesional.
✍️ Medi | detikreportase.com | Manado – Sulawesi Utara
DETIKREPORTASE.COM : Lawan Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat
