Aset Daerah yang Terlupakan
KAYONG UTARA | DETIKREPORTASE.COM – Ironis dan memprihatinkan. Pasar Ikan Rantau Panjang, salah satu aset penting milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), ambruk pada Minggu malam, 19 Oktober 2025. Bangunan pasar yang berlokasi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, itu telah lama menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah sejak tahun 2020.
Dibangun pada tahun 2016 dengan tujuan menjadi sentra perdagangan ikan dan hasil laut bagi masyarakat pesisir, pasar tersebut kini justru menjadi saksi bisu dari lemahnya perawatan dan minimnya tanggung jawab pengelolaan aset publik. Kondisi bangunan yang “mereng” (miring) sudah lama dikeluhkan warga, namun tak juga mendapat perhatian serius dari dinas terkait.
Kepala Desa Rantau Panjang, Hasanah, menuturkan bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan laporan dan usulan perbaikan kepada Pemda Kayong Utara, namun respons yang diterima nihil.
> “Kami sering kali mengusulkan dan menyampaikan kondisi pasar ini, namun belum ada tanggapan dari pemerintah,” ujar Hasanah melalui akun media sosial pribadinya, Hasanah Vespa.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah memang dapat dimaklumi, namun pembiaran yang berlarut-larut tanpa langkah penyelamatan aset menjadi bentuk kelalaian serius.
> “Kami paham anggaran Pemda terbatas, tapi setidaknya aset ini jangan dibiarkan lama terbengkalai. Sebab di sini sumber perputaran ekonomi masyarakat Rantau Panjang,” tegasnya.
Dampak Ekonomi bagi Warga Pesisir
Ambruknya Pasar Ikan Rantau Panjang bukan sekadar persoalan bangunan fisik, tetapi juga pukulan berat bagi perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di pasar tersebut.
Pasar itu dulunya menjadi pusat perputaran ekonomi bagi ratusan pedagang ikan, nelayan, dan pengepul hasil laut. Setiap hari, sejak subuh, warga Rantau Panjang memulai aktivitas di sana: menimbang hasil tangkapan, menawar harga, dan menggerakkan ekonomi keluarga dari hasil laut. Kini, setelah pasar ambruk, aktivitas itu lumpuh total.
> “Biasanya pasar ini ramai setiap pagi, sekarang sepi. Tidak ada tempat layak lagi untuk berjualan,” kata salah seorang pedagang ikan yang enggan disebut namanya.
Sebagian pedagang terpaksa memanfaatkan pinggiran jalan untuk menjajakan ikan mereka, sementara yang lain memilih berhenti sementara karena tak ada fasilitas yang memadai. Situasi ini menambah beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah harga bahan pokok yang terus meningkat.
Masyarakat menilai, kelambanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara dalam merespons kondisi pasar menjadi faktor utama yang membuat kerusakan semakin parah hingga akhirnya roboh.
Tanda-Tanda Kerusakan Sudah Terlihat Sejak 2020
Informasi dari warga dan perangkat desa menunjukkan bahwa tanda-tanda kerusakan pada bangunan pasar sudah muncul sejak lima tahun terakhir. Dinding retak, atap bocor, dan tiang penyangga yang miring menjadi pemandangan sehari-hari bagi para pedagang.
Pada tahun 2020, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mengirimkan surat permohonan perbaikan kepada Pemda melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, namun tidak kunjung ditindaklanjuti.
> “Dulu kami sudah lapor ke dinas, bahkan sempat diukur oleh petugas, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Akhirnya pasar dibiarkan sampai roboh sendiri,” ujar seorang tokoh masyarakat yang ikut menyaksikan kerusakan tersebut.
Hasil pantauan tim DetikReportase.com di lokasi memperlihatkan reruntuhan material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan beton ringan. Tiang utama yang menopang struktur tampak rapuh akibat korosi dan minim perawatan.
Masyarakat menganggap kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan aset daerah, padahal bangunan tersebut dibiayai oleh anggaran publik. Dalam konteks hukum administrasi negara, kelalaian seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk mal-administrasi dan berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Desakan untuk Audit dan Tindakan Pemulihan
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum memberikan keterangan resmi terkait ambruknya Pasar Ikan Rantau Panjang. Tak ada pernyataan dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun pihak Inspektorat Daerah.
Ketiadaan tanggapan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, pasar ikan tersebut merupakan salah satu aset strategis daerah yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam perawatan dan pengawasan.
> “Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru diperbaiki. Ini aset publik, seharusnya dijaga dan dirawat,” ujar Hasanah lagi dalam keterangannya.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset Dinas Kelautan dan Perikanan, termasuk proses penganggaran dan pemeliharaan fasilitas publik.
> “Kami minta pihak berwenang memeriksa, apakah ada anggaran perawatan yang sudah dikucurkan tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya,” kata salah satu perwakilan warga.
Selain itu, masyarakat berharap agar Pemda segera mengalokasikan anggaran tanggap darurat untuk membangun kembali pasar ikan tersebut, agar roda perekonomian warga bisa pulih.
Kejadian ini menjadi cermin penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahwa aset publik bukan sekadar catatan angka di laporan keuangan, melainkan simbol kehadiran negara di tengah rakyatnya.
Jika pengelolaan aset dilakukan dengan lalai dan tanpa pengawasan, maka kerugian yang muncul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga moral dan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari fasilitas publik tersebut.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Kayong Utara – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengungkap Kelalaian, Menyuarakan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
