JAKARTA|DETIKREPORTASE.COM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, terutama dalam menangani pengaduan. Hal ini ditegaskan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan secara daring pada Senin, 6 Januari 2025.
Dalam arahannya, Nusron meminta agar seluruh aduan yang masuk dari masyarakat ditangani dengan penuh empati, bukan sekadar berdasarkan formalitas birokrasi.
“Seperti halnya masalah pengaduan. Semua pengaduan mohon ditangani dengan hati. Harus dijawab dengan cara yang memuaskan, bukan asal-asalan dengan standar birokrasi. Kalau perlu, pengaduan itu dijemput dan didatangi ke rumah,” ujar Nusron Wahid.
Standar Pelayanan Harus Naik Kelas
Menteri ATR juga menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam melayani masyarakat, terutama dalam urusan pertanahan yang kerap menyentuh aspek sosial dan ekonomi warga secara langsung. Menurut Nusron, pendekatan berbasis empati dan responsif sangat penting agar citra pelayanan publik menjadi lebih positif.
Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak menjadikan rutinitas administrasi sebagai tameng untuk menghindari keluhan masyarakat. “Jangan semuanya beralasan ‘itu prosedur’, padahal masyarakat butuh jawaban dan kejelasan,” tambah Nusron.
Transformasi Pelayanan BPN
Sejak dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid terus menggaungkan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga mendorong agar Kantor Pertanahan di daerah lebih proaktif membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah.
Program digitalisasi pertanahan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan manajemen aduan masyarakat menjadi tiga pilar utama yang tengah didorong oleh Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Dalam pertemuan virtual tersebut, Nusron juga mendorong agar Kanwil BPN di seluruh Indonesia menjalin komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat.
“Masalah pertanahan sering bersinggungan dengan masyarakat luas, jadi jangan pernah merasa bekerja sendirian. Perkuat koordinasi dengan pemda dan unsur lokal,” pesan Nusron.
Langkah Tegas Jika Ada Penyimpangan
Selain bicara pelayanan, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya integritas pegawai dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan tidak akan segan mengambil langkah tegas apabila ada laporan penyimpangan atau pelayanan yang merugikan masyarakat.
“Saya ingin kita semua bekerja dengan hati, dengan integritas, dan dengan niat tulus membantu rakyat,” pungkas Nusron Wahid.
Dengan arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran ATR/BPN, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan publik, sejalan dengan semangat reformasi agraria yang tengah digulirkan oleh pemerintah.
✍️ Tim Redaksi | detikreportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
DETIKREPORTASE.COM: Pelayanan Publik Harus Pro Rakyat, Bukan Prosedur Semata
