*BINJAI Sumatera Utara detikreportase.com |* Proyek Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Binjai senilai Rp 2,45 Miliar menuai sorotan tajam. Bukan hanya tanpa plang nama proyek, proyek yang dibiayai APBD Kota Binjai TA 2026 ini juga menyisakan tanda tanya besar: *Kemana raibnya ribuan bibit ikan yang selama ini ada di kolam tersebut?*
Pantauan http://detikreportase.com di lokasi, Jumat (20/11/2026), kolam-kolam yang selama puluhan tahun menjadi pusat pembibitan ikan milik pemerintah itu kini telah ditimbun tanah dan diratakan dengan alat berat. Excavator kuning dan truk FUSO biru terlihat hilir mudik meratakan lokasi.
Ironisnya, tidak ada satu pun informasi di lokasi kemana bibit ikan itu dipindahkan, diamankan, atau dijual. Kolam dikosongkan, lalu ditimbun begitu saja.
Padahal BBI adalah aset vital ketahanan pangan. Seharusnya ada berita acara pemindahan bibit, bukan dimusnahkan dengan penimbunan.
*Langgar UU KIP, Proyek Siluman?*
Parahnya lagi, di lokasi tidak ditemukan papan plang proyek. Padahal sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap proyek negara wajib memasang plang agar publik tahu.
Berdasarkan data LPSE Kota Binjai yang ditelusuri media:
– *Nama Paket:* Rehab Balai Benih Ikan Disketapang Kota Binjai
– *Kode RUP:* 67379170
– *Nilai Pagu:* Rp 2.450.000.000,00
– *Nilai HPS:* Rp 2.428.714.295,00
– *Pelaksana:* Dinas PUTR Kota Binjai melalui rekanan PT/CV BHUMI RHOSAN SEJATI
– *Sumber Dana:* APBD Kota Binjai TA 2026
Tanpa plang, publik tidak tahu volume pekerjaan, masa kerja, dan nilai kontrak. Ini uang pajak rakyat, bukan uang pribadi.
Seorang wartawan di lokasi menegaskan, “Kalau proyek resmi kenapa takut pasang plang? Jangan-jangan ingin sembunyikan nilai anggaran dari publik. PPK harus beri sanksi tegas ke rekanan. Ini kebiasaan buruk yang selalu dilalaikan.”
Media mendesak PPK Dinas PUTR Kota Binjai, Kepala Disketapang Kota Binjai, dan Walikota Binjai untuk buka suara:
1. *Di mana sekarang bibit ikan milik negara itu ditempatkan?* Ada berita acaranya?
2. *Kenapa kolam produktif justru ditimbun?* Apakah sesuai perencanaan teknis rehab?
3. *Kenapa plang proyek tidak dipasang?* Sengaja ditutupi?
Ketiadaan plang dan hilangnya bibit ini adalah bentuk ketidaktransparanan yang tidak bisa dibiarkan. Jika rekanan tidak patuh aturan kecil seperti pasang plang, bagaimana bisa dipercaya mengerjakan proyek Rp 2,45 Miliar dengan benar?
Hingga berita ini diterbitkan, PPK, Dinas PUTR, Disketapang, dan rekanan PT/CV BHUMI RHOSAN SEJATI bungkam dan belum memberikan keterangan resmi.
*(Ret/Dani/Bersambung)*
–





