Ketua DPH LAM Pesisir minta kebijakan pencabutan izin mempertimbangkan hajat hidup warga.
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Pesisir, Datuk Sri Indra Kampe, S.E., angkat bicara menyikapi keputusan pemerintah terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), pada Sabtu (21/11/2026). Ia menegaskan bahwa keberlangsungan operasional perusahaan perlu menjadi perhatian serius pemerintah mengingat besarnya keterkaitan aktivitas industri dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Datuk Indra Kampe menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap pentingnya penegakan hukum, penataan kawasan hutan, serta perlindungan lingkungan. Namun, menurutnya, kebijakan pemerintah juga harus memperhitungkan dampak luas yang muncul, khususnya terhadap ribuan tenaga kerja, keluarga pekerja, pelaku UMKM, mitra usaha, hingga masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya pada aktivitas industri PT RAPP.
“Kami berpandangan bahwa keberlangsungan PT RAPP bukan semata-mata persoalan kepentingan perusahaan, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang ramai. Ada masyarakat yang bekerja, ada keluarga yang harus dinafkahi, ada pedagang kecil, pengusaha lokal, dan berbagai sektor ekonomi yang ikut bergerak dari keberadaan industri ini,” tegas Datuk Indra Kampe.
Ia menilai, PT RAPP telah menjadi salah satu unsur dalam ekosistem perekonomian Kabupaten Pelalawan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan perusahaan dinilai perlu dilakukan secara cermat, terukur, serta tidak mengabaikan kepentingan warga yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas industri tersebut.
Soroti Potensi Dampak Sosial-Ekonomi Bagi Warga Pesisir
Menurut Datuk Indra Kampe, masyarakat Melayu Pesisir memiliki kepentingan besar terhadap keberlangsungan ekonomi daerah. Ia mengingatkan agar keputusan yang diambil tidak memicu persoalan sosial-ekonomi baru, seperti meningkatnya pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, terganggunya usaha kecil, hingga menurunnya perputaran ekonomi daerah.
“Kami tidak ingin masyarakat Melayu Pesisir menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari sebuah kebijakan. Jangan sampai perusahaan berhenti beroperasi, sementara pemerintah belum menyiapkan solusi terhadap nasib para pekerja dan masyarakat yang terdampak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan, namun menilai perlindungan lingkungan dan keberlangsungan investasi semestinya dapat berjalan beriringan. Apabila ditemukan persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan, penyelesaiannya diharapkan merujuk pada ketentuan hukum, fakta lapangan, dan prinsip keadilan.
Dorong Dialog Lintas Pihak dan Kepastian Kebijakan
Datuk Indra Kampe berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum, mekanisme pengelolaan, serta masa depan operasional PT RAPP. Jika terdapat ruang penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan, ia berharap langkah yang ditempuh tidak mematikan aktivitas ekonomi sekaligus tetap menjamin perlindungan lingkungan.
“Kami bukan sedang membela kepentingan korporasi semata. Yang kami perjuangkan adalah keberlangsungan kehidupan masyarakat. Perusahaan harus taat aturan, lingkungan wajib dijaga, tetapi hak masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak juga tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua DPH LAM Pesisir itu mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar segera duduk bersama manajemen perusahaan, tokoh adat, perwakilan pekerja, serta elemen masyarakat untuk merumuskan jalan keluar. Menurutnya, Pelalawan tidak boleh kehilangan momentum pembangunan ekonomi akibat ketidakpastian kebijakan, sementara kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat tetap harus diawasi secara konsisten.
“Pelalawan ini tanah Melayu, tempat masyarakat mencari nafkah dan membangun masa depan anak cucu. Kita ingin hutan tetap lestari, perusahaan tetap bertanggung jawab, investasi tetap berjalan, tenaga kerja terlindungi, dan masyarakat Melayu Pesisir tetap memiliki sumber penghidupan. Jangan sampai nasib rakyat dikorbankan,” tutup Datuk Sri Indra Kampe.
Redaksi DetikReportase.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab resmi bagi pihak pemerintah, instansi terkait, serta manajemen perusahaan mengenai tindak lanjut kebijakan pencabutan izin PBPH tersebut.
✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan — Riau.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Kelestarian Lingkungan, Memperjuangkan Kepastian dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah





