Mahasiswa minta kebijakan penataan kawasan hutan disertai kepastian hukum serta perlindungan ekonomi masyarakat.
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menjadi sorotan Ikatan Mahasiswa Pelajar Pelalawan Sumatera Barat (IMAPPEL Sumbar). Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut penataan serta pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan.
IMAPPEL Sumbar menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mempertentangkan maupun menyalahkan langkah pemerintah terkait pencabutan izin tersebut. Upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memperbaiki tata kelola kawasan hutan dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, namun harus tetap memperhitungkan potensi dampak sosial dan ekonomi bagi warga.
Ketua Umum IMAPPEL Sumbar, Aget Sapriadi, menyampaikan bahwa persoalan ini tidak seharusnya ditinjau semata-mata dari sudut pandang kebijakan pemerintah maupun keberlangsungan perusahaan. Menurutnya, terdapat kepentingan publik yang lebih luas yang perlu dikedepankan, terutama para pekerja, keluarga, pelaku UMKM, serta berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan aktivitas industri PT RAPP.
“Kami tidak berada dalam posisi untuk menyalahkan kebijakan pemerintah terkait pencabutan izin PT RAPP. Kami memahami bahwa pemerintah tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Namun, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana nasib masyarakat setelah kebijakan ini diberlakukan. Jangan sampai upaya menjaga kelestarian lingkungan justru menimbulkan persoalan baru bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Aget.
Ia menilai, keberadaan PT RAPP selama ini berkaitan erat dengan dinamika perekonomian Kabupaten Pelalawan. Oleh sebab itu, setiap perubahan kebijakan terhadap perusahaan tersebut dinilai perlu disertai langkah antisipatif yang terukur dan transparan guna mencegah ketidakpastian, khususnya bagi warga yang menggantungkan penghidupan ekonomi pada sektor industri terkait.
Desak Kejelasan Skema Jika Operasional Tetap Berjalan
Selain menyoroti dampak sosial-ekonomi, IMAPPEL Sumbar menekankan perlunya keterbukaan informasi dari pemerintah apabila operasional PT RAPP dipastikan tetap berjalan melalui skema atau mekanisme tertentu. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan secara terbuka mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, mencakup kepastian hukum, keberlangsungan operasional, perlindungan tenaga kerja, hingga dampaknya terhadap ekonomi daerah.
“Jika pemerintah memastikan operasional PT RAPP tetap berjalan, maka harus ada kejelasan mengenai skema, mekanisme, dan landasan hukumnya. Jangan sampai masyarakat justru berada dalam ketidakpastian. Kami berharap setiap kebijakan benar-benar dilandasi kepentingan umum dan prinsip keadilan, bukan sekadar menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan politik,” tegasnya.
Dorong Koordinasi Pusat dan Daerah Demi Kepastian Rakyat
Lebih jauh, IMAPPEL Sumbar memandang ukuran keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari penegakan aturan, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat. Penataan kawasan hutan dan pemulihan lingkungan diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan kehidupan sosial-ekonomi warga terdampak.
Atas dasar tersebut, IMAPPEL Sumbar mendorong pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan memperkuat koordinasi, membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait, serta merumuskan solusi konkret. Pemerintah diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif dan regulasi, tetapi juga menghadirkan kepastian serta perlindungan bagi masyarakat yang berpotensi terdampak.
Sebagai organisasi mahasiswa daerah, IMAPPEL Sumbar memandang pengawalan atas isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam mencermati kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan Kabupaten Pelalawan.
“Pada prinsipnya, kami ingin hutan tetap terjaga, lingkungan tetap lestari, investasi dan aktivitas ekonomi memiliki kepastian, serta masyarakat tetap sejahtera. Jangan sampai kita hanya berbicara tentang kebijakan dan kepentingan industri, tetapi melupakan masyarakat yang menjadi bagian penting dari pembangunan Pelalawan. Jangan korbankan nasib rakyat,” tutup Aget.
IMAPPEL Sumbar berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, sembari menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan menyuarakan aspirasi warga Kabupaten Pelalawan. Redaksi DetikReportase.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab resmi bagi pihak pemerintah maupun instansi terkait mengenai tindak lanjut kebijakan tersebut.
✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan — Riau.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Kelestarian Lingkungan, Memperjuangkan Kepastian dan Kesejahteraan Rakyat Daerah.





